Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Aktif Kawal Penyaluran Bansos

Kompas.com - 18/05/2020, 07:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Sebab, dirinya sudah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mempercepat penyaluran BLT Desa dan BST Desa.

"Saya sudah meminga agar disederhanakan dengan memotong prosedurnya. Sehingga masyarakat bisa segera menerima baik BLT maupun BST," ujar dia.

Baca juga: Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKS

Presiden Jokowi juga mengakui, masyarakat banyak yang mengeluhkan belum mendapatkan dua jenis bantuan sosial tersebut.

Menurut dia, alokasi dana untuk BLT Desa dan BST masing-masing sebesar Rp 600.000,- untuk setiap penerima.

Kedua jenis bansos ini akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum semua alokasi BST dan BLT disalurkan kepada masyarakat.

Baca juga: Jokowi Harap Masyarakat Tanya soal Bansos ke RT, RW, dan Kepala Desa

"Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini BLT Desa baru 15 persen tersalur ke masyarakat. Artinya, ada 85 persen yang masih belum diterima oleh masyarakat," ujar Presiden Jokowi.

Hal yang sama juga terjadi untuk BST untuk masyarakat desa.

"Untuk BST juga baru kurang lebih, dari informasi yang saya terima, baru kurang lebih 25 persen diterima masyarakat. Sehingga ada 75 persen yang belum diterima," lanjut dia.

Menurut Kepala Negara, pemerintah memberikan lima macam bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Merasa Salah Sasaran, Warga Pasar Rebo Kaget Dapat Paket Bansos Pemprov DKI

Pertama, menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA. Kedua, memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan 900 VA.

Ketiga, kartu sembako untuk 20 juta penerima. Keempat, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1 juta keluarga.

Kelima, BLT dan BST sebesar Rp 600.000,- yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com