Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei TURC: Manfaat Kartu Prakerja Kurang Sesuai dengan Kebutuhan

Kompas.com - 17/05/2020, 18:56 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pendaftar program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah untuk mengatasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 masih rendah.

Namun, hal itu tidak disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang program tersebut, melainkan karena manfaat yang mereka terima dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Baca juga: Ruangguru Bantah Telah Terima Rp 3,8 Triliun dari Program Kartu Prakerja

Hal tersebut terungkap dari survei yang dilakukan oleh Trade Union Rights Centre (TURC) terhadap 665 responden pada 1 hingga 11 Mei lalu.

Berdasarkan survei, 93 persen responden belum mendaftarkan diri ke dalam program Kartu Prakerja.

"7 persen sudah mendaftar," singkat peneliti TURC Anang Fajar Sidik saat memaparkan hasil survei, Minggu (17/5/2020).

Menurut Anang, ada dua alasan mengapa mereka belum mendaftarkan diri yaitu karena tidak berminat dan ragu dengan program tersebut.

Mayoritas dari mereka yang tidak berminat karena merasa kurang paham dengan manfaat program yang ditawarkan (40 persen).

Baca juga: Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

 

Kemudian karena merasa prosedur pendaftaran yang berbelit (20 persen) dan merasa tidak berhak (18 persen).

Sedangkan yang merasa ragu, juga memberikan alasan yang sama yakni kurang paham dengan program yang ditawarkan (60 persen), selain karena proses yang berbelit (24 persen).

Daripada program Kartu Prakerja, kata Anang, masyarakat justru berharap pemerintah dapat memberikan bantuan tanpa syarat kepada mereka (46 persen).

Baca juga: Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN: Jangan Setelah Pelatihan Tetap Menganggur

"Mereka juga berharap adanya bantuan langsung tunai (25 persen) dan bantuan sembako (16 persen)," ujarnya.

Survei TURC menggunakan metode probability sampling dengan pendekatan multimethod, tingkat margin of error survei ini sebesar 5 persen.

Berdasarkan data gelombang pertama pendaftaran Kartu Pekerja yang sudah ditutup, ada 3,29 juta yang telah melalui tahap verifikasi NIK.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Kemudian, sebanyak 2,78 juta berhasil lolos untuk melalui proses pengacakan sistem sebagai peserta gelombang pertama sebanyak 200.000 orang.

Setiap minggunya, mulai dari 11 April 2020 sampai minggu keempat November 2020, akan dibuka kuota untuk sekitar 164.000 peserta.

Pendaftaran dapat dilakukan setiap saat, dalam 24 jam selama tujuh hari dalam seminggu.

Sebanyak 1,87 juta orang yang lolos dalam tahap awal di gelombang pertama masih memiliki kesempatan di gelombang selanjutnya, meski tak lolos saat seleksi 200.000 orang penerima manfaat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com