Kompas.com - 16/05/2020, 21:23 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan protokol penerbangan dalam rangka pengurangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Pengurangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan bahaya jika tidak diimbangi dengan pengetatan protokol. Penerbangan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki tujuan mendesak," ujar Muhadjir sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemenko PMK, Sabtu (16/5/2020).

Di samping itu, hanya ada delapan sektor yang diizinkan untuk melakukan perjalanan selama PSBB.

"Tidak boleh di luar 8 sektor yang diperbolehkan kecuali dia ada keperluan mendesak, ada keluarga yang meninggal tapi betul-betul pergi memang untuk tujuan-tujuan yang esensial, " kata Muhadjir.

"Jadi bukan untuk mudik. Sekali lagi bukan untuk mudik. Mudik tetap dilarang. Karena itu saya minta untuk diperketat persyaratannya," tuturnya.

Baca juga: PSBB Jabar Berakhir 20 Mei, Ridwan Kamil Akan Evaluasi Wilayah yang Bisa Relaksasi

Tidak hanya itu, menurut dia, pengetatan juga dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan surat keterangan palsu dari calon penumpang.

Adapun otoritas yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat keterangan sehat resmi dari pemerintah ialah Kepala Puskesmas di mana calon penumpang berasal.

"Kami akan perketat, termasuk surat keterangan sehat akan kita batasi tidak sembarangan. Mungkin nanti ooritasnya ada di Kepala Puskesmas di mana dia berasal dan dia harus bertanggung jawab," kata Muhadjir.

"Karena Puskesmas sudah online jadi kalau nanti ternyata ada penyimpangan kita akan bisa tindak kepada Kepala Puskesmasnya," ujar dia.

Baca juga: Yurianto: Presiden Minta Gugus Tugas Covid-19 Pastikan PSBB Efektif Tekan Kasus Kematian

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin memastikan pengetatan protokol telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X