PSBB Jabar Berakhir 20 Mei, Ridwan Kamil Akan Evaluasi Wilayah yang Bisa Relaksasi

Kompas.com - 16/05/2020, 21:03 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri konferensi pers perkembangan Covid-19 Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Humas Pemprov JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri konferensi pers perkembangan Covid-19 Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa Barat akan berakhir pada 20 Mei mendatang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Emil menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi PSBB yang telah dilaksanakan selama dua pekan.

"Nanti hasil PSBB provinsi ini dievaluasi," kata Emil dalam konferensi pers online yang disiarkan BNPB, Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Hasil PSBB Se-Jawa Barat Menggembirakan

Ia menyatakan, Pemprov Jabar akan menentukan kabupaten/kota yang dapat melakukan relaksasi PSBB.

Menurut Kang Emil, penerapan PSBB di Jabar sejauh ini membuahkan hasil signifikan terhadap penurunan penularan Covid-19.

"Kami akan melakukan keputusan mana yang lanjut PSBB, mana yang diturunkan relaksasi," ucapnya.

Emil memaparkan, hanya 37 wilayah Jawa Barat yang termasuk zona waspada.

Baca juga: Gubernur Banten Perpanjang PSBB Tangerang Raya hingga 31 Mei

Sementara itu, 63 persen wilayah dikatakan aman.

"Yang perlu diwaspadai hanya 37 persen, berarti 63 persennya masuk dalam rentang aman dan terkendali," ujar Emil.

Karena itu, ia berharap Jabar dapat melakukan relaksasi PSBB secepatnya agar roda ekonomi kembali normal.

Kendati demikian, Emil menegaskan strategi pencegahan dan perawatan tetap dikedepankan oleh Pemprov Jabar.

"Saya meyakini kita belum bisa meniadakan Covid-19 sebelum ada vaksin dan obatnya, sehingga benteng pencegahan itu akan kami perkuat sampai vaksin itu ditemukan," kata Emil.

Baca juga: Pemerintah: PSBB adalah Senjata untuk Mengendalikan Penularan Covid-19



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Nasional
Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X