Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 16 Mei: Pemerintah Telah Periksa 182.818 Spesimen Terkait Covid-19

Kompas.com - 16/05/2020, 16:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah telah memeriksa 182.818 spesimen terkait Covid-19 hingga Sabtu (16/5/2020) pukul 12.00 WIB.

Yurianto mengatakan, dari 182.818 spesimen tersebut, 928 di antaranya diperiksa dengan tes cepat molekuler (TCM).

"Sampai hari ini spesimen yang kita periksa adalah 182.818 spesimen, termasuk di dalamnya ada 928 spesimen yang sudah kita periksa dengan tes cepat molekuler," kata Yurianto dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Sabtu sore.

Baca juga: UI Kembangkan Alat Pengambil Spesimen Covid-19, Targetkan 1 Juta Unit

Yurianto menuturkan, jumlah spesimen yang sudah diperiksa itu berasal dari 135.726 orang. Perlu diketahui, spesimen yang diambil dari seseorang bisa diambil lebih dari satu kali.

Adapun pemeriksaan spesimen itu dilakukan di 71 laboratorium yang terdiri dari 61 laboratorium real time PCR dan 10 laboratorium tes cepat molekuler.

Di samping itu, Yuri menyebut ada 269.449 orang yang berstatus Orang Dengan Pemantauan serta 35.069 orang dengan status Pasien Dalam Pengawasan.

Baca juga: Jokowi Akui Target Tes PCR 10.000 Spesimen per Hari Belum Tercapai

Adapun pada Sabtu ini terdapat 529 kasus baru Covid-19 dalam periode 15-16 Mei 2020 sehingga terdapat total 17.025 kasus Covid-19 di Indonesia.

Data pemerintah menunjukkan terdapat 1.089 pasien Covid-19 yang meninggal di Indonesia sementara 3.911 pasien lainnya telah dinyatakan sembuh.

Baca juga: [UPDATE] - Pergerakan Data Harian Covid-19 di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com