Menkes Sarankan Pilkada 2020 Dilanjutkan Usai Status Pandemi Covid-19 Dicabut

Kompas.com - 16/05/2020, 15:30 WIB
Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto memberisambutan saat pemulangan anak buah kapal (ABK) World Dream yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu terkait virus corona, di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). Sebanyak 188 anak buah kapal diangkut menggunakan KRI Semarang dari Pulau Sebaru Kecil untuk dipulangkan ke keluarga masing-masing. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto memberisambutan saat pemulangan anak buah kapal (ABK) World Dream yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu terkait virus corona, di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). Sebanyak 188 anak buah kapal diangkut menggunakan KRI Semarang dari Pulau Sebaru Kecil untuk dipulangkan ke keluarga masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyarankan agar tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan setelah status pandemi Covid-19 dicabut oleh badan kesehatan dunia (WHO).

"Saya hanya sekadar masukan, setelah situasi pandemi dunia dicabut oleh WHO, tidak pandemi lagi, maka mungkin kita baru melakukan tahapan (Pilkada 2020)," ujar Terawan dalam uji publik PKPU tahapan Pilkada 2020 yang digelar secara daring oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (16/5/2020).

Terawan mengingatkan, bahwa kondisi saat ini bukan sekadar bencana atau keadaan darurat nonalam saja.

Baca juga: Bawaslu: Keselamatan Jadi Rawan Jika Pilkada Digelar Saat Pandemi

"Tetapi ini adalah pandemi dunia. Sehingga mohon dipertimbangkan apakah saat kita merencanakan tanggal itu (tahapan Pilkada) adalah setelah pandemi dunianya dicabut?," tegas Terawan.

"Soalnya kalau pandemi yang ditetapkan WHO belum berhenti, rasanya semuanya masih unpredictable," lanjutnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terawan juga menyarankan Indonesia melihat penyelenggaraan pemilihan di negara-negara lain.

Baca juga: Politik Uang Jelang Pilkada Dinilai Semakin Rawan Saat Pandemi Covid-19

"Kalau kita menyelenggarakan sendiri saya kira lucu, sebab ini adalah kondisi pandemi dunia," tutur Terawan.

Menurut Terawan, jika nantinya WHO telah mencabut status pandemi Covid-19, maka semua pihak sudah bisa memprediksi kelanjutan tahapan pilkada.

"Jadinya, ini setelah endemi atau jadi wabah yang sifatnya nasional, kita bisa lebih mudah memprediksikan. Tapi kalau pandemi dunia, maka kita harus perhatikan kondisi dunia. Itu masukan saya, mohon untuk diperhatikan. Sekali lagi ini adalah pandemi dunia," tegasnya.

Untuk diketahui, pilmada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Baca juga: Pilkada Digelar Desember 2020, Tahapan oleh KPU Tangsel Dimulai Juli



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lapor Covid-19: Tak Ada 'Sense of Crisis' Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Lapor Covid-19: Tak Ada "Sense of Crisis" Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Nasional
IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

Nasional
Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 di RS Terdampak Lonjakan Kasus Corona

PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 di RS Terdampak Lonjakan Kasus Corona

Nasional
Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Nasional
Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Nasional
PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Nasional
Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Nasional
Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X