Istana Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Prinsip Keadilan

Kompas.com - 15/05/2020, 22:00 WIB
Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan prinsip keadilan.

Menurut dia, hal itu tercermin dari iuran kelas III yang tetap disubsidi pemerintah. Adapun ia menilai wajar kenaikan sebesar hampir 100 persen bagi peserta kelas I dan II lantaran dianggap masyarakat yang tergolong mampu.

"Untuk kelas I dan II tentu saja dikenakan tarif yang sesuai dengan kemampuan mereka artinya kalau mereka ambil kelas I, artinya mereka mampu membayar. Untuk kelas I sekarang Rp 150.000 dan kelas II Rp 100.000," kata Donny saat dihubungi, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: KPK: Akar Masalah Defisit BPJS Kesehatan adalah Fraud dan Inefisiensi

"Jadi ini sebenarnya mereka hanya menjalankan prinsip keadilan. Artinya mereka yang mampu dibebankan sedikit lebih tinggi, sementara mereka yang tidak mampu dikurangi bebannya," ujar Donny.

Ia menyadari iuran bagi peserta kelas III juga mengalami kenaikan sebesar Rp 42.000.

Untuk itu, ia mengatakan pemerintah tetap memberikan bantuan dengan menyubsidi sebesar Rp 16.500 hingga Januari 2021 untuk peserta kelas III.

Dengan demikian mereka tetap membayar sebesar Rp 25.500 sesuai besaran iuran semula.

Adapun pemerintah hanya menyubsidi sebesar Rp 7.000 mulai Januari 2021 sehingga nantinya masyarakat peserta kelas III akan membayar iuran sebesar Rp 35.000.

Baca juga: Turun Kelas BPJS Kesehatan Bisa Secara Online, Begini Caranya...

Menurut Donny, skema besaran iuran sesuai prinsip keadilan sebab peserta kelas I dan II yang dinilai mampu harus membayar lebih.

Sedangkan peserta kelas III yang kurang mampu tetap mendapat bantuan pembayaran dari pemerintah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X