Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sebut Telah Distribusikan BLT Rp 3,5 Triliun untuk 5,8 Juta KK

Kompas.com - 15/05/2020, 17:27 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, hingga saat ini pemerintah telah mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 5,8 juta keluarga.

Penerima BLT dikhususkan bagi masyarakat rentan di luar wilayah Jabodetabek yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19

Baca juga: Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

"Sampai saat ini sudah mengalokasikan BLT non-Jabodatabek sebanyak 5 juta KPM melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia," kata Askolani dalam konferensi pers dari Graha BNP, Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Secara terperinci, realisasi anggaran yaitu sebesar Rp 3,5 triliun. BLT diberikan untuk 5.824.411 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut catatan pemerintah, target penerima BLT yaitu 9 juta kepala keluarga (KK). Sejauh ini, total data yang valid sebanyak 7,86 juta KPM.

Baca juga: Mendes: BLT Sudah Cair di 10.000 Desa

Dana yang digunakan untuk BLT ini bersumber dari dana desa yang digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di daerah.

BLT diberikan kepada keluarga non-penerima Kartu Sembako atau PKH.

Askolani menuturkan, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembagian BLT.

Baca juga: Mensos Minta Pemda Rajin Telusuri Data Calon Penerima BLT Covid-19

 

Masalah utama yaitu terkait data penerima. Namun, Askolani menegaskan pemerintah terus berkoordinasi untuk menyempurnakan data penerima bantuan.

"Masih banyak tantangan untuk mengalokasikan tambahan 9 juta BLT kepada masyarakat. Tentu akan kami sinergikan dengan program yang sudah ada," ujarnya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com