Pemerintah Diminta Evaluasi soal Relaksasi Operasional Transportasi Umum

Kompas.com - 15/05/2020, 13:33 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/4/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengoperasian kembali transportasi umum di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu berkaca dari peristiwa penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (14/5/2020) pagi.

"Perlunya evaluasi kebijakan relaksasi Kementerian Perhubungan, dikarenakan adanya peristiwa penumpukan antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, pada Kamis, 14 Mei pagi, yang menunjukkan tidak adanya jaga jarak fisik di kala pandemi Covid-19," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi V Minta Kebijakan Pelonggaran Moda Transportasi Dievaluasi

"Kami mendorong pemerintah melakukan penyelidikan atas kejadian penumpukan penumpang tersebut, dikarenakan walaupun maskapai sudah diizinkan untuk kembali beroperasi, namun tetap masih harus menerapkan protokol keamanan dan kesehatan Covid-19," lanjut dia.

Ia pun meminta Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki manajamen dan mengevaluasi kebijakan relaksasi tersebut, agar dapat diterapkan tetap dengan prosedur keamanan Covid-19.

Untuk itu, Bambang menilai perlu adanya pengawasan yang intensif di setiap wilayah yang diberlakukan kebijakan relaksasi tersebut.

Baca juga: Istana: Transportasi Umum Dibuka Bukan untuk Relaksasi PSBB

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memastikan kondisi kesehatan awak penyedia jasa transportasi.

Hal itu bisa dilakukan dengan mewajibkan seluruh awak penyedia jasa transportasi mengikuti rapid test sebelum bertugas.

Mereka diperbolehkan bertugas setelah diketahui hasil rapid test-nya tidak reaktif.

Bambang mendesak pemerintah agar konsisten dan disiplin dalam melakukan pengecualian perjalanan sesuai peraturan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X