BP2MI Berencana Serahkan 411 Aduan ABK ke Polri

Kompas.com - 14/05/2020, 20:42 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengucap sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Presiden Joko Widodo resmi melantik Benny Rhamdani menjadi Kepala BP2MI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Hafidz Mubarak AKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengucap sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Presiden Joko Widodo resmi melantik Benny Rhamdani menjadi Kepala BP2MI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Ramdhani berencana menyerahkan 411 pengaduan dari anak buah kapal ( ABK) Indonesia ke Mabes Polri.

Pengaduan tersebut diterima sejak 2018 hingga 13 Mei 2020.

“Di tangan saya ini ada data 411 kasus pengaduan, inilah yang akan saya pimpin langsung minggu depan untuk membawanya ke Mabes Polri sebagai bagian laporan dan keseriusan kita untuk memberikan perlindungan,” kata Benny melalui diskusi daring, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Bareskrim Periksa 14 ABK WNI di Kapal Long Xing 629

Pengaduan tersebut antara lain menyangkut masalah gaji yang tidak dibayar atau tidak dibayarkan sepenuhnya.

Kemudian, ada pula ABK yang mengadukan masalah jam kerja yang tidak terbatas, kondisi kerja yang tidak manusiawi, tidak adanya jaminan sosial dan keselamatan kerja, serta kekerasan.

Benny pun mengaku sempat menegur jajarannya terkait aduan tersebut.

Ia mempertanyakan kenapa kasus-kasus yang diadukan tidak pernah sampai pada tahap berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) atau P21.

“Kita tidak ingin BP2MI hanya menjadi lembaga penampung pengaduan kemudian mengambil tindakan mengendapkan dengan sengaja kasus-kasus yang diadukan para ABK,” ujarnya.

Ia berpendapat, kendala dalam penanganan disebabkan sebagian besar ABK bekerja di kapal ikan asing secara individual sehingga sulit dipantau.

Baca juga: BP2MI: Tata Kelola ABK Perikanan Karut Marut karena Pembagian Kewenangan Tak Jelas

Secara keseluruhan, Benny berpandangan, inti permasalahan para ABK Indonesia terletak pada tata kelola.

“Dapat disimpulkan, pokok permasalahan sulitnya penyelesaian penanganan kasus ABK Perikanan bermuara ketidakjelasan tata kelola penempatan dan pelindungan,” tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X