Kompas.com - 14/05/2020, 20:42 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengucap sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Presiden Joko Widodo resmi melantik Benny Rhamdani menjadi Kepala BP2MI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Hafidz Mubarak AKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengucap sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Presiden Joko Widodo resmi melantik Benny Rhamdani menjadi Kepala BP2MI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani berencana menyerahkan 411 pengaduan dari anak buah kapal (ABK) Indonesia ke Mabes Polri.

Pengaduan tersebut diterima sejak 2018 hingga 13 Mei 2020.

“Di tangan saya ini ada data 411 kasus pengaduan, inilah yang akan saya pimpin langsung minggu depan untuk membawanya ke Mabes Polri sebagai bagian laporan dan keseriusan kita untuk memberikan perlindungan,” kata Benny melalui diskusi daring, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Bareskrim Periksa 14 ABK WNI di Kapal Long Xing 629

Pengaduan tersebut antara lain menyangkut masalah gaji yang tidak dibayar atau tidak dibayarkan sepenuhnya.

Kemudian, ada pula ABK yang mengadukan masalah jam kerja yang tidak terbatas, kondisi kerja yang tidak manusiawi, tidak adanya jaminan sosial dan keselamatan kerja, serta kekerasan.

Benny pun mengaku sempat menegur jajarannya terkait aduan tersebut.

Ia mempertanyakan kenapa kasus-kasus yang diadukan tidak pernah sampai pada tahap berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) atau P21.

“Kita tidak ingin BP2MI hanya menjadi lembaga penampung pengaduan kemudian mengambil tindakan mengendapkan dengan sengaja kasus-kasus yang diadukan para ABK,” ujarnya.

Ia berpendapat, kendala dalam penanganan disebabkan sebagian besar ABK bekerja di kapal ikan asing secara individual sehingga sulit dipantau.

Baca juga: BP2MI: Tata Kelola ABK Perikanan Karut Marut karena Pembagian Kewenangan Tak Jelas

Secara keseluruhan, Benny berpandangan, inti permasalahan para ABK Indonesia terletak pada tata kelola.

“Dapat disimpulkan, pokok permasalahan sulitnya penyelesaian penanganan kasus ABK Perikanan bermuara ketidakjelasan tata kelola penempatan dan pelindungan,” tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X