Pemerintah Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik di Tengah Pandemi

Kompas.com - 14/05/2020, 20:27 WIB
Pengamat politik UIN Gun Gun Heryanto. KOMPAS.com/Abba GabrillinPengamat politik UIN Gun Gun Heryanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto merekomendasikan sejumlah hal bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya, pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat.

"Itu nanti akan memberikan masukan kepada opinion maker, kepada presiden dan menteri agar jangan sampai salah. Namanya personal direction," ujar Gun Gun dalam diskusi online 'Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19' yang digelar FISIP UMJ, Kamis (14/5/2020).

"FCR penting di masa krisis. Karena kalau krisis tidak di-handle dengan data yang kuat, yang ada bolong-bolong narasinya jadi tidak jelas," lanjut dia.

Baca juga: 7 Tips Jaga Komunikasi Hubungan Jarak Jauh di Masa Pandemi Corona

Maka, Gun Gun menyarankan pemerintah membentuk organ komunikasi penanganan Covid-19.

Sebab, menurut dia, kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah pun masih karut marut.

Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif.

Selain itu, lanjut Gun Gun, juga terbentuk kepercayaan serta penerimaan dan dukungan masyarakat yang bisa menjadi pondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan.

Baca juga: Komunikasi Hukum dan Kepatuhan terhadap PSBB

"Sehingga bisa membangun positive public opinion, trust, penerimaan dan dukungan serta set up foundation," tutur dia.

Ia menjelaskan, kerja organ komunikasi penanganan Covid-19 ini mesti dibedakan dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Menurut dia, pemerintah dapat mengacu kepada Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Gun Gun mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 fokus menangani konferensi pers harian, isu-isu harian serta koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga dan daerah.

Baca juga: Cerita Perantau Dilarang Mudik Ibunya demi Cegah Covid-19, Sedih meski Bisa Komunikasi

Kemudian, Presiden Joko Widodo diharapkan cukup menyampaikan informasi yang terkait isu-isu strategis atau seputar kebijakan-kebijakan kepresidenan.

"Harusnya presiden tidak bicara hal yang kemana-mana. Bicara saja presidential statement, yang resmi, membatasi pada presidential policy. Jangan lari ke mana-mana sehinga tidak punya potensi persoalan komunikasi," kata Gun Gun.

Gun Gun mengatakan, narasi dalam komunikasi publik dapat menjadi 'senjata' penting, sehingga harus dikelola dengan baik.

"Narasi jadi sangat penting, karena menjadi senjata yang luar biasa. Karena itu, harus di-manage. Jika akhirnya bermuara pada public trust, akan menjadi manfaat bagi bersama," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Nasional
Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Nasional
Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Nasional
Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X