Pemerintah Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik di Tengah Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto merekomendasikan sejumlah hal bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya, pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat.

"Itu nanti akan memberikan masukan kepada opinion maker, kepada presiden dan menteri agar jangan sampai salah. Namanya personal direction," ujar Gun Gun dalam diskusi online 'Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19' yang digelar FISIP UMJ, Kamis (14/5/2020).

"FCR penting di masa krisis. Karena kalau krisis tidak di-handle dengan data yang kuat, yang ada bolong-bolong narasinya jadi tidak jelas," lanjut dia.

Baca juga: 7 Tips Jaga Komunikasi Hubungan Jarak Jauh di Masa Pandemi Corona

Maka, Gun Gun menyarankan pemerintah membentuk organ komunikasi penanganan Covid-19.

Sebab, menurut dia, kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah pun masih karut marut.

Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif.

Selain itu, lanjut Gun Gun, juga terbentuk kepercayaan serta penerimaan dan dukungan masyarakat yang bisa menjadi pondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan.

Baca juga: Komunikasi Hukum dan Kepatuhan terhadap PSBB

"Sehingga bisa membangun positive public opinion, trust, penerimaan dan dukungan serta set up foundation," tutur dia.

Ia menjelaskan, kerja organ komunikasi penanganan Covid-19 ini mesti dibedakan dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Menurut dia, pemerintah dapat mengacu kepada Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Gun Gun mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 fokus menangani konferensi pers harian, isu-isu harian serta koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga dan daerah.

Baca juga: Cerita Perantau Dilarang Mudik Ibunya demi Cegah Covid-19, Sedih meski Bisa Komunikasi

Kemudian, Presiden Joko Widodo diharapkan cukup menyampaikan informasi yang terkait isu-isu strategis atau seputar kebijakan-kebijakan kepresidenan.

"Harusnya presiden tidak bicara hal yang kemana-mana. Bicara saja presidential statement, yang resmi, membatasi pada presidential policy. Jangan lari ke mana-mana sehinga tidak punya potensi persoalan komunikasi," kata Gun Gun.

Gun Gun mengatakan, narasi dalam komunikasi publik dapat menjadi 'senjata' penting, sehingga harus dikelola dengan baik.

"Narasi jadi sangat penting, karena menjadi senjata yang luar biasa. Karena itu, harus di-manage. Jika akhirnya bermuara pada public trust, akan menjadi manfaat bagi bersama," ujar dia.