Begini Protokol Kesehatan di Pasar Sesuai Arahan Mendag

Kompas.com - 14/05/2020, 17:44 WIB
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memberi sambutan saat peluncuran Kopi Jenderal milik Budi Waseso di Lobi Kantor Pusat Perum BULOG, Setiabudi, Jakarat Selatan, Rabu (19/2/2020). Peluncuran ini bermula ketika ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang saat itu sering menangani kasus ganja di Aceh, dan berinisiatif untuk mengajak para petani ganja Aceh beralih menanam kopi. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOMenteri Perdagangan Agus Suparmanto memberi sambutan saat peluncuran Kopi Jenderal milik Budi Waseso di Lobi Kantor Pusat Perum BULOG, Setiabudi, Jakarat Selatan, Rabu (19/2/2020). Peluncuran ini bermula ketika ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang saat itu sering menangani kasus ganja di Aceh, dan berinisiatif untuk mengajak para petani ganja Aceh beralih menanam kopi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memaparkan protokol kesehatan yang harus diterapkan di pasar rakyat, baik modern maupun tradisional untuk menghindari penyebaran virus corona atau Covid-19.

Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan standard operating procedure (SOP) yang harus dijalankan para penjual dan pembeli di pasar rakyat tersebut.

Pengelola pasar rakyat, kata dia, harus menyiapkan dan memastikan seluruh pedagang menggunakan masker, sarung tangan, selama beraktivitas.

"Serta memastikan semua elemen pasar negatif Covid-19 dari hasil rapid test atau PCR yang difasilitasi oleh pemerintah daerah," kata Agus dalam konferensi pers di BNPB, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Jelang Lebaran, Mendag Minta Masyarakat Tak Panic Buying dan Patuhi Protokol Kesehatan di Pasar

Pintu masuk pasar harus menggunakan batas pagar untuk mengontrol jumlah pengunjung. Setidaknya jumlah pengunjung dibatasi 30 persen dari kapasitas yang normal.

Waktu kunjungan ke pasar pun harus dibatasi oleh pengelola, yakni 2,5 jam secara interval.

Ini termasuk ketersediaan petugas informasi dan memastikan pengunjung menghindari kontak fisik dengan pengunjung lain.

"Kemudian menyediakan sarana dan alat kesehatan, mengatur waktu operasional serta menerapkan physical distancing dengan cara, 1,5 meter antar pedagang," kata dia.

Baca juga: Hari Ini, Pemprov DKI Salurkan 60.000 Paket Bansos ke Pasar Rebo dan Cipayung

Pengelola pasar juga harus memberikan teguran sanksi kepada pedagang yang tidak mematuhi protokol tersebut.

Mereka juga harus mengoptimalkan ruang berjualan di tempat terbuka atau tempat parkir dengan physical distancing, jarak antar pedagang sekitar 2 meter.

"Pedagang wajib mematuhi disiplin protokol kesehatan seperti membersihkan kiosnya, menggunakan masker, dan sarung tangan selama beraktivitas di pasar, serta menjaga barang dagangannya bersih dan higienis," kata dia.

Begitu pun para pembeli diwajibkan mengikuti peraturan kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan, mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari pembayaran menggunakan uang tunai di ritel modern.

Baca juga: Pusat Perbelanjaan dan Pasar yang Langgar Jam Operasi Selama PSBB Kota Bekasi Bisa Disegel

Namun di pasar rakyat tradisional, uang tunai masih bisa digunakan dengan menyiapkan plastik untuk tempat uang hasil transaksi tersebut.

"Selain itu sejalan dengan imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas dari rumah, masyarakat diminta juga melakukan perdagangan digital baik melalui WhatsApp, ojek online, dan e-commerce," kata Agus Suparmanto.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X