Pemerintah Diminta Tak Sampaikan Narasi yang Kontraproduktif dengan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 14/05/2020, 16:29 WIB
Pengamat Politik Universitaa Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto DEYTRI ROBEKKA ARITONANGPengamat Politik Universitaa Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Protokol komunikasi publik pemerintah dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 diharapkan memiliki pesan kunci yang jelas.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, meminta pemerintah tidak mengeluarkan narasi yang saling bertentangan dan menimbulkan distorsi di publik.

Menurut Gun Gun, saat ini pemerintah semestinya mengutamakan narasi tentang pembatasan, pengendalian, larangan mudik, dan bantuan.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Kapan Relaksasi PSBB Setelah Dapat Gambaran Puncak Covid-19

"Ada empat pesan kunci atau narasi yang jangan diabaikan atau betul-betul menjadi top of mind public dan jangan diganggu dengan bahasa polisemi. Bahasa yang multitafsir," kata Gun Gun dalam diskusi online bertajuk Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 yang digelar FISIP UMJ, Kamis (14/5/2020).

Ia menyarankan pemerintah saat ini fokus menyampaikan empat narasi tersebut kepada publik.

Jika hal tersebut dilakukan secara serius, Gun Gun yakin pemerintah tak perlu menunggu waktu lama untuk kemudian mewacanakan perihal relaksasi atau "the new normal".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Empat pesan kunci ini saja, kalau benar-benar diresonansikan dan tidak diganggu dengan narasi kontraproduktif, kita bisa optimstis Juni-Juli pemerintah bisa mulai menarasikan the new normal dan relaksasi," ujarnya.

Baca juga: Doni Monardo: Jika Kurva Tak Menurun, Tak Mungkin PSBB Dilonggarkan

Menurut Gun Gun, belum tepat jika pemerintah saat ini sudah berbicara tentang relaksasi. Padahal, di saat bersamaan, kurva penularan kasus Covid-19 masih menanjak.

Ia menilai narasi tentang relaksasi malah melemahkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sendiri.

Gun Gun mencontohkan soal keputusan pemerintah mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi yang dinilai menganggu kebijakan pengendalian dan pembatasan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Nasional
Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.