Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendes Ajukan Intensifikasi 1,8 Juta Hektare Lahan Pertanian

Kompas.com - 14/05/2020, 16:13 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa dan PDTT mengajukan intensifikasi 1.800.000 hektare lahan pertanian di 3.200.000 juta hektare kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Intensifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan global yang mungkin juga akan dihadapi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk tahap pertama total lahan yang akan digunakan untuk program intensifikasi pertanian seluas 509.000 hektare.

Baca juga: Presiden Soroti Tingginya Harga Bawang dan Gula, Satgas Pangan Polri Gelar Sidak

"Nah kita berharap dari 509.000 hektare itu kita mulai pada musim kering ini dengan model bibit yang tidak membutuhkan banyak air, kemudian setahun bisa tanam dua kali," kata Abdul Halim saat memberikan keterangan secara virtual, Kamis (14/5/2020).

Intensifikasi pertanian, imbuh dia, diperlukan guna meningkatkan produktivitas lahan. Saat ini, produktivitas gabah kering panen di lahan transmigrasi rata-rata mencapai 5 ton per hektare untuk sekali panen.

Melalui intensifikasi ini, kapasitas produksi akan ditingkatkan dua kali, sehingga total produksi mencapai 10 ton per hektare.

Diharapkan dalam setahun produktivitas gabah kering panen mencapai 5.000.000 ton per tahun dari intensifikasi tahap pertama.

"Jadi ini sangat rasional sekali, sangat manageble. Yang penting dapat dukungan dari kementerian lain, utamannya dari infrastruktur," kata dia.

Sebagai gambaran, ia menjelaskan, dari 5.000.000 ton gabah kering panen, nantinya akan mengalami penyusutan 20 persen ketika menjadi gabah kering giling. Sehingga menyisakan 4.000.000 ton.

Dari jumlah tersebut, yang biasanya menjadi beras setelah digiling hanya 50 persennya atau sekitar 2.000.000 ton beras.

Baca juga: Upayakan Ketersediaan Pangan Selama Pandemi, Pemkot Madiun Anggarkan Rp 160 Miliar

Dengan perkiraan konsumsi beras orang dewasa sekitar 125 kilogram per tahun, maka produksi padi yang dihasilkan dapat mencukupi kebutuhan sekitar 16 juta orang dewasa dalam setahun.

"Itu baru satu segmen dan baru sekitar 500.000 hektare," kata dia.

Adapun untuk 1.300.000 hektare lahan lainnya, ditargetkan dapat mulai dimanfaatkan pada tahun depan setelah infrastruktur pendukungnya terpenuhi. Terutama, untuk rice milling unit dan rice milling plant.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com