YLBHI Nilai RUU Cipta Kerja Timbun Pelanggaran Prinsip Lingkungan Hidup

Kompas.com - 14/05/2020, 11:34 WIB
Masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan aksi teatrikal berbaring bersama di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). Gerakan #BersihkanIndonesia menyerukan kebebasan hakiki dari kerusakan lingkungan dengan meninggalkan sumber energi fosil dan batu bara kotor serta beralih ke energi bersih terbarukan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMasyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan aksi teatrikal berbaring bersama di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). Gerakan #BersihkanIndonesia menyerukan kebebasan hakiki dari kerusakan lingkungan dengan meninggalkan sumber energi fosil dan batu bara kotor serta beralih ke energi bersih terbarukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap omnibus law RUU Cipta Kerja menimbun pelanggaran secara prinsip pada aspek lingkungan hidup.

"Di dalam omnibus law RUU Cipta Kerja itu ada banyak prinsip lingkungan hidup yang dilanggar," ujar Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rahma Mary dalam diskusi "LBH-YLBHI Bedah RUU Cipta Kerja", Rabu (13/5/2020).

Rahma menjelaskan, pelanggaran prinsip itu meliputi, sustainable development, prinsip keadilan inter-generasi, dan prinsip keadilan antar-generasi.

Kemudian prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian, akses informasi, partisipasi publik, akses yang setara, hingga non-diskirminasi.

Baca juga: UU Minerba Dinilai Akan Memperburuk Kelestarian Lingkungan Hidup

Rahma mengatakan, prinisp sustainable development merupakan prinsip pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Sementara, dalam prinsip keadilan inter generasi, apabila terjadi kerusakan saat ini yang dampaknya hingga generasi berikutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Rahma, dengan melihat penumpukan pelanggaran prinsip tersebut, maka dapat dipertegas bahwa pemerintah terang-terangan mengejar investasi dengan mempermudah perizinan berusaha.

"Bagaimana mempermudah perizinan berusaha dengan menerapkan perizinan berusaha yang berbasis resiko," ucap dia.

Baca juga: Walhi Nilai Rencana Jokowi Buka Lahan Baru Dalih Eksploitasi Lingkungan

Dikutip dari Kompas.id, ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada Bab III RUU Cipta Kerja meliputi empat bagian pengaturan.

Aturan ini mengenai penerapan perizinan usaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.