Ini Alasan Polri Beri Pendampingan Hukum ke 2 Terdakwa Penyerang Novel

Kompas.com - 14/05/2020, 11:32 WIB
Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaTerdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, mendampingi anggota kepolisian aktif yang tersandung kasus hukum termasuk tugas Divisi Hukum Polri.

Hal itu untuk menjawab Tim Advokasi Novel Baswedan yang mempertanyakan pendampingan hukum yang diberikan Polri kepada 2 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Argo memastikan, kedua terdakwa penyerang Novel, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, masih berstatus anggota polisi aktif.

“Tugas Divkum mendampingi anggotanya,” kata Argo ketika dihubungi, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: 9 Kejanggalan dalam Sidang Kasus Penyerangan Novel Baswedan Menurut Tim Advokasi

Apabila ada pihak yang keberatan dengan pendampingan tersebut, Argo mempersilakan untuk mengajukannya ke pimpinan sidang.

“Karena sudah dalam persidangan, silakan saja keberatan PH (penasihat hukum) diajukan ke pimpinan sidang,” ucapnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nantinya, Argo mengatakan, sanksi etik dari Polri akan diberikan kepada kedua terdakwa setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Nanti sanksi etik setelah sidang inkrah,” ujar Argo.

Baca juga: Sidang Kasus Novel Baswedan, Hakim Soroti Keterangan Saksi yang Berbeda dengan BAP Polisi

Diberitakan, Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menjelaskan pendampingan hukum yang diberikan Polri terhadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

"(Tim Advokasi Novel mendesak) Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menjelaskan ke publik dasar pendampingan hukum terhadap dua orang terdakwa penyiraman terhadap Novel Baswedan," kata anggota Tim Advokasi Novel, Kurnia Ramadhana, dalam siaran pers, Minggu (11/5/2020) malam.

Tim Advokasi juga mendesak Kapolri untuk menarik para pengacara dari Polri yang membela kedua terdakwa, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, yang disebut-sebut anggota Polri aktif.

Baca juga: Nama Iwan Bule Disebut dalam Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Kurnia mengatakan, pendampingan yang diberikan Polri itu dinilai janggal. Sebab, kejahatan yang disangkakan kepada Ronny dan Rahmat sebetulnya telah mencoreng institusi Polri serta bertentangan dengan tugas dan kewajiban polisi.

Di samping itu, pembelaan oleh institusi Kepolisian dinilai akan menghambat proses hukum untuk membongkar kasus ini yang diduga melibatkan anggota dn petinggi kepolisian.

"Terdapat konflik kepentingan yang nyata yang akan menutup peluang membongkar kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelaku sebenarnya, bukan hanya pelaku lapangan namun juga otak pelaku kejahatan," kata Kurnia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Nasional
IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

Nasional
Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Nasional
Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X