Ombudsman Kantongi 387 Pengaduan Terkait Penurunan Kualitas Layanan Publik di Tengah Pandemi

Kompas.com - 14/05/2020, 10:03 WIB
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Posko Pengaduan Daring  Covid-19  Ombudsman Republik Indonesia menerima 387 laporan pengaduan masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang menyangkut layanan publik di tengah pandemi Covid-19.

"Laporan pengaduan total yang masuk sampai dengan tanggal 12 Mei pukul 18.00 WIB, itu ada 387 laporan," ujar Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam konferensi pers melalui live streaming, Rabu (13/5/2020).

Sebanyak 387 laporan tersebut didominasi pengaduan mengenai bantuan sosial (bansos) terkait pandemi Covid-19. Ada 72 persen atau 278 pengaduan terkait bansos.

Baca juga: Ini Rekomendasi Ombudsman untuk Pemerintah Terkait Pengaduan Bansos

Disusul pengaduan pada aspek keuangan sebanyak 23 persen atau 89 pengaduan.

Lalu, masing-masing sebanyak 2 persen atau 8 pengaduan terkait transportasi dan pelayanan kesehatan, serta keamanan 1 persen atau 4 pengaduan.

Sementara itu, berdasarkan lokasi pengaduan, laporan terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yakni 47 atau 12 persen.

Kemudian, Sumatera Barat sebanyak 44 aduan atau 11,37 persen, Banten sebanyak 34 aduan atau 8,79 persen, Sulawesi Selatan sebanyak 26 aduan atau 6,72 persen, dan Jawa Barat sebanyak 24 aduan atau 6,20 persen.

Lalu, DIY sebanyak 23 aduan atau 5,94 persen, Jawa Timur sebanyak 22 aduan atau 5,68 persen, dan Jawa Tengah sebanyak 21 aduan atau 5,43 persen.

Rifai mengatakan, tingginya jumlah aduan mengenai kebijakan bansos karena adanya sejumlah faktor yang dirasakan masyarakat, mulai dari jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/ KK, serta adanya permintaan imbalan oleh petugas ketika mendaftar sebagai penerima bantuan.

Rifai menyatakan, Ombudsman berpandangan bahwa pentingnya data ketika pemerintah mengimplementasikan suatu kebiajakan.

Terlebih, jauh hari sebelum pandemi terjadi, Ombudsman juga telah mengingatkan pemerintah pentingnya data.

"Sekarang kita mengalami kesulitan ketika data itu kurang valid," kata dia.

Baca juga: Mahasiswa Aceh di Bandung Tagih Bansos yang Dijanjikan Pemda

Di sisi lain, Rifai mengungkapkan layanan publik yang terdapat di kementerian maupun lembaga mengalami penurunan kualitas di tengah pandemi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

Nasional
Impor Komoditas Pangan Masih Tinggi, Jokowi Minta CEO Kerja Sama dengan Petani

Impor Komoditas Pangan Masih Tinggi, Jokowi Minta CEO Kerja Sama dengan Petani

Nasional
Polisi: Pelaku Eksibisionis terhadap Istri Isa Bajaj Sering Tonton Video Porno

Polisi: Pelaku Eksibisionis terhadap Istri Isa Bajaj Sering Tonton Video Porno

Nasional
BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

Nasional
Listyo Sigit Gagas Program 'Polri Presisi', Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Listyo Sigit Gagas Program "Polri Presisi", Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Nasional
Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Nasional
2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

Nasional
MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X