Jokowi Teken PP 23/2020 untuk Pulihkan Ekonomi Akibat Covid-19

Kompas.com - 13/05/2020, 18:53 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan masker saat memimpin upacara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo mengenakan masker saat memimpin upacara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 9 Mei lalu dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dua hari setelahnya.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan, PP 23/2020 diterbitkan untuk melindungi perekonomian agar tetap bertahan di tengah wabah.

"PP ini bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan usaha rakyat agar tetap bertahan di masa sulit dan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," kata Dini Purwono dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Covid-19 Jadi Indikator dalam Proyeksi Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2021

Ada sejumlah pilihan bantuan yang disediakan pemerintah lewat PEN.

Pertama lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang ditunjuk untuk meningkatkan kapasitas perusahaan, atau melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, melalui penempatan dana pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas perbankan yang berkategori sehat dan tergolong 15 bank beraset terbesar, untuk melakukan restrukturisasi kredit atau tambahan kredit modal kerja.

Ketiga, melalui investasi dan atau penjaminan pemerintah melalui badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Wapres: Ekonomi Syariah dan Konvensional Jangan Dibenturkan

Adapun, sumber pendanaan PEN diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lainnya sesuai perundang-undangan.

"Dalam pelaksanaannya, PEN diawasi dan dievaluasi oleh Menteri Keuangan bersama BPK dan BPKP untuk memastikan program ini dimanfaatkan sesuai tujuan pemulihan ekonomi nasional," kata Dini.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Nasional
Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Nasional
Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Nasional
Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.