Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Tak Benar Ada Strategi Herd Immunity

Kompas.com - 13/05/2020, 17:05 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menegaskan, pemerintah tak akan menggunakan strategi herd immunity atau kekebalan kelompok dalam menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

Donny menegaskan, rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak bertujuan untuk memunculkan kekebalan kelompok.

"Tidak benar akan ada herd immunity karena protokol kesehatan tetap dilakukan. Ketika orang berada di luar pun nanti ketika pelonggaran, tidak serta merta orang keluar rumah tanpa pakai masker, berkerumun, dan tidak menjaga jarak," kata Donny kepada Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Jangan Sampai Pemerintah Siasati Covid-19 dengan Herd Immunity

Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut.

Meski dinilai bisa menghambat penyebaran virus, namun strategi ini dapat memakan korban dalam jumlah besar.

Donny memastikan sampai saat ini pemerintah tak pernah berpikir untuk menerapkan strategi herd immunity ini.

Lagipula, kata dia, relaksasi PSBB sampai saat ini masih menjadi sebatas wacana.

Baca juga: WHO: Herd Immunity untuk Virus Corona adalah Konsep Berbahaya

Relaksasi itu baru akan dilakukan jika suatu daerah mengalami penurunan jumlah kasus positif Covid-19 selama 14 hari berturut-turut.

"Kalau turun belum 14 hari, lalu naik lagi, maka pelonggaran PSBB tak bisa diterapkan," kata Donny.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy sempat menyinggung herd immunity.

Dalam seminar virtual pada 7 Mei 2020 lalu, Muhadjir berpendapat bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada di tengah-tengah, antara opsi ekstrem lockdown dan herd immunity. Pilihannya bisa luwes, mendekati lockdown, atau mendekati herd immunity, kata Muhadjir (Kompas, 10 Mei 2020).

Baca juga: Apa Itu Herd Immunity, dan Mengapa Bisa Sebabkan Kematian Massal?

Namun epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono berharap pemerintah tak menggunakan strategi herd immunity ini.

Sebab, untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan komunitas, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia harus terinfeksi.

Hal itu dikawatirkan akan menimbulkan banyak kasus kematian, khususnya pada kelompok rentan yang berusia tua atau memiliki penyakit bawaan.

"Bisa menjadi bumerang, makan korban sendiri, karena yang terinfeksi harus lebih dari separuh penduduk. Jumlah penduduk kita ratusan juta. Jumlah kematian kan banyak yang tua-tua. Nanti kita enggak punya kakek atau enggak punya ayah lagi,” ujar Pandu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com