Aduan yang Diterima Ombudsman, dari Bansos Tak Merata hingga Tak Jelasnya Relaksasi Kredit

Kompas.com - 13/05/2020, 16:21 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang menyangkut layanan publik di tengah pandemi Covid-19.

"Aduan tersebut sudah ditindaklanjuti Ombudsman RI dengan meneruskan kepada instansi terkait melalui narahubung yang telah ditunjuk kemudian dimonitor atau diselesaikan dengan pola respons cepat Ombudsman (RCO)," ujar Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai dalam konferensi pers, Rabu (13/5/2020).

Adapun aduan yang diterima Ombudsman menyangkut bantuan sosial ( bansos) terkait wabah Covid-19, keuangan, transportasi, pelayanan kesehatan, dan keamanan.

Baca juga: Ombudsman Usul Bantuan Covid-19 Dinaikkan Jadi Rp 1.500.000 Per Bulan

Rifai mengatakan, pengaduan terkait bansos sebagian besar terkait penyaluran bantuan yang tidak merata di wilayah sasaran.

Selain itu banyak juga pengaduan di mana masyarakat terdampak melihat tidak jelasnya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan.

Kemudian ada pula aduan karena kondisi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

“Sebaliknya, Covid19 mengakibatkan kelompok menengah yang rentan mendadak miskin, oleh karenanya akurasi data niscaya menjadi persoalan,” katanya.

Kemudian, aduan masyarakat yang menyangkut bidang keuangan. Menurutnya, itu disebabkan karena belum tersedianya informasi secara jelas mengenai kebijakan relaksasi kredit kepada masyarakat.

Ditambah juga belum adanya layanan secara jelas terkait prosedur dan mekanisme permohonan restrukturisasi kredit bagi sejumlah masyarakat yg telah memenuhi kriteria.

Rifai mengungkapkan, terungkap pula bahwa kebijakan pemberian diskon 50 persen tidak berlaku untuk semua pelanggan listrik 900 VA.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Menyejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Menyejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X