Kemenlu Pastikan WNI Pekerja Migran Ilegal di Malaysia Tetap Dapat Bantuan

Kompas.com - 13/05/2020, 15:59 WIB
Sebanyak 252 pekerja migran Indonesia bermasalah didata dan diperiksa kesehatannya oleh petus di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (23/4/2020). dok BP3TKI PontianakSebanyak 252 pekerja migran Indonesia bermasalah didata dan diperiksa kesehatannya oleh petus di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (23/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sekalipun, mereka adalah PMI yang tidak dilengkapi dokumen resmi atau ilegal.

"Selama dia WNI, maka kita akan memberikan bantuan. Kita tidak melihat apakah dia documented atau undocumented," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Judha Nugraha saat konferensi pers virtual, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Tak Punya Dokumen Keimigrasian, 421 WNI Ditangkap Imigrasi Malaysia

Sejak diberlakukannya kebijakan pembatasan pergerakan orang (MCO) oleh Pemerintah Malaysia, perwakilan Indonesia di sana telah menyalurkan bantuan kepada 239.675 orang PMI.

Bantuan tersebut, imbuh Judha, belum termasuk bantuan yang disalurkan oleh sejumlah organisasi masyarakat Indonesia sebanyak 109.168 paket bantuan.

"Jadi total ada 348.843 penerima bantuan," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegaskan, pemerintah akan terus fokus memberikan bantuan kepada WNI yang paling rentan dan terdampak kebijakan MCO.

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan 34.000 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Oleh sebab itu, komunikasi dengan otoritas setempat pun terus dilakukan guna memudahkan proses penyaluran bantuan.

Menurut Judha, salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan ini adalah ketersediaan data penerima bantuan.

Namun saat ini, KBRI Kuala Lumpur telah membuat Google Form guna membantu proses pendataan.

"Jadi datanya kita harapkan berdasarkan pengaduan dan informasi yang diberikan oleh beberapa komunitas yang ada di Malaysia," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X