Kemenlu Pastikan WNI Pekerja Migran Ilegal di Malaysia Tetap Dapat Bantuan

Kompas.com - 13/05/2020, 15:59 WIB
Sebanyak 252 pekerja migran Indonesia bermasalah didata dan diperiksa kesehatannya oleh petus di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (23/4/2020). dok BP3TKI PontianakSebanyak 252 pekerja migran Indonesia bermasalah didata dan diperiksa kesehatannya oleh petus di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (23/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sekalipun, mereka adalah PMI yang tidak dilengkapi dokumen resmi atau ilegal.

"Selama dia WNI, maka kita akan memberikan bantuan. Kita tidak melihat apakah dia documented atau undocumented," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Judha Nugraha saat konferensi pers virtual, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Tak Punya Dokumen Keimigrasian, 421 WNI Ditangkap Imigrasi Malaysia

Sejak diberlakukannya kebijakan pembatasan pergerakan orang (MCO) oleh Pemerintah Malaysia, perwakilan Indonesia di sana telah menyalurkan bantuan kepada 239.675 orang PMI.

Bantuan tersebut, imbuh Judha, belum termasuk bantuan yang disalurkan oleh sejumlah organisasi masyarakat Indonesia sebanyak 109.168 paket bantuan.

"Jadi total ada 348.843 penerima bantuan," kata dia.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus fokus memberikan bantuan kepada WNI yang paling rentan dan terdampak kebijakan MCO.

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan 34.000 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Oleh sebab itu, komunikasi dengan otoritas setempat pun terus dilakukan guna memudahkan proses penyaluran bantuan.

Menurut Judha, salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan ini adalah ketersediaan data penerima bantuan.

Namun saat ini, KBRI Kuala Lumpur telah membuat Google Form guna membantu proses pendataan.

"Jadi datanya kita harapkan berdasarkan pengaduan dan informasi yang diberikan oleh beberapa komunitas yang ada di Malaysia," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X