Kompas.com - 13/05/2020, 15:06 WIB
Ilustrasi: areal tambang batubara KOMPAS/M SUPRIHADIIlustrasi: areal tambang batubara

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara bidang Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika menilai, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi undang-undang hanya untuk kepentingan pengusaha batubara.

Hal itu dikatakan Hindun dalam diskusi online bertajuk Menyikapi Pengesahan RUU Minerba, Rabu (13/5/2020).

"RUU Minerba menjawab keterbutuhan dari kegentingan atau kepentingan perusahaan-perusahaan tambang batubara. Jadi sama sekali tidak menjawab permasalahan yang ada di lapangan," kata Hindun.

Baca juga: ICW Duga Ada Pihak yang Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU Minerba

 

Menurut Hindun, RUU Minerba yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah memberikan kelonggaran terhadap perusahaan batubara.

Terlebih lagi akan ada perusahaan batubara yang akan segera habis masa berlaku Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka sebentar lagi obligasi mereka akan jatuh tempo dan ini yang menjawab pertanyaan besar kenapa RUU Minerba buru-buru, kenapa tergesa-gesa," ungkapnya.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Corona dan Hujan Kritik, DPR Tetap Sahkan UU Minerba

Ia menilai saat ini pemerintah mengesahkan undang-undang bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan pengusaha.

"Dan di sini kita juga melihat ternyata keberpihakan negara itu setirnya dipegang oleh kepentingan pertambangan batubara. Bukan lagi menjawab sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat," ucap Hindun.

Baca juga: Setidaknya Ada 7 Persoalan di dalam Pembahasan RUU Minerba

 

Sebelumnya diberitakan, DPR resmi mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

RUU Minerba menuai banyak polemik dari berbagai kalangan. Selain pembahasannya yang dipercepat, terdapat beberapa pasal yang juga dinilai menguntungkan satu pihak saja.

Salah satunya adalah penjaminan perpanjangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan yang tercantum dalam Pasal 169A.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X