Formappi: Klaim DPR Fokus Tangani Covid-19 Sulit Diterima

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai klaim Ketua DPR Puan Maharani tentang kerja-kerja DPR yang telah fokus terhadap isu penanganan Covid-19 sulit diterima.

Peneliti Formappi Lucius Karus pun menyebutkan sejumlah RUU yang dibahas DPR yang dianggap sama sekali tak berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Salah satunya adalah RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan DPR pada rapat paripurna penutupan, Selasa (12/5/2020).

"Bagaimana bisa Ketua DPR menyebutkan bahwa DPR fokus pada penanganan pandemi Covid-19, tetapi yang lalu dihasilkan adalah pengesahan UU Minerba? Bagaimana ketua DPR menjelaskan UU Minerba merupakan salah satu bentuk respons DPR terhadap pandemi?" kata Lucius saat dihubungi, Rabu (13/4/2020).

Baca juga: Antara Janji DPR Fokuskan Kinerja Tangani Covid-19 dan Realitanya...

Ia juga menyinggung pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang justru dimulai di masa pandemi Covid-19.

"Tentu saja tak ada korelasi langsung antara RUU-RUU itu dengan pandemi," ucap Lucius.

Kemudian, menurut Lucius, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang disahkan DPR tak bisa sepenuhnya dianggap sebagai upaya nyata dalam penanganan Covid-19.

Dia mengatakan, dalam hal perppu, DPR hanya berkapasitas menolak atau menerima.

Pembahasannya pun dinilai relatif singkat dan persetujuan DPR makin menguatkan pemerintah mengeksekusi kebijakan yang tertuang dalam perppu. Padahal, Perppu 1/2020 pun tak luput dari kritik publik, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lucius mempertanyakan produk legislasi DPR dalam merespons Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam.