Doni Monardo: Pusat dan Daerah Harus Kompak Terkait Pelonggaran PSBB

Kompas.com - 12/05/2020, 22:23 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak  1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
NOVA WAHYUDIKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak 1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penananganan Covid-19 Doni Monardo meminta pemerintah pusat dan daerah kompak dalam memutuskan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Hal itu disampaikan Doni menanggapi kemungkinan pelonggaran PSBB apabila laju penambahan kasus harian Covid-19 melambat.

"Koordinasi pusat dan daerah ini penting sekali. Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan," ujar Doni melalui konferensi video, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: PSBB Diperpanjang, Warga yang Keluar Bekasi Akan Diminta Surat Kerja

"Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," lanjut dia.

Doni menambahkan, dalam memutuskan pelonggaran PSBB, pemerintah akan mempertimbangkan faktor epidemologi, yakni laju kurva penambahan kasus harian.

Selain itu pemerintah juga melihat tingkat kepatuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melonggarkan PSBB.

Semakin rendah tingkat kepatuhan masyarakatnya, semakin kecil pula kemungkinan pelonggaran PSBB di suatu daerah.

Baca juga: Doni Monardo: Jika Kurva Tak Menurun, Tak Mungkin PSBB Dilonggarkan

"Kalau daerah belum menunjukkan kurva menurun, apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelonggaran. Artinya apa? Statusnya masih tetap tidak boleh kendor, justru harus meningkat kembali," kata Doni.

"Juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi Gugus Tugas yang akan menyusun skenario," lanjut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Nasional
Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Nasional
Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Nasional
Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X