KILAS

Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Rapid Test Tetap Dibutuhkan

Kompas.com - 12/05/2020, 18:49 WIB
Para pengunjung salah satu pusat glosir di Sleman saat verifikasi data sebelum rapid test. Rapid test massal untuk pengunjung pusat glosir ini di laksanakan di GOR Pangukan, Sleman KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAPara pengunjung salah satu pusat glosir di Sleman saat verifikasi data sebelum rapid test. Rapid test massal untuk pengunjung pusat glosir ini di laksanakan di GOR Pangukan, Sleman

JAKARTA, KOMPAS.com - Metode polymerase chain reaction (PCR) maupun rapid test tetap dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, mengatakan kedua metode tersebut tetap dapat diterapkan dalam menangani Covid-19.

Orang yang memiliki indikasi Covid-19, imbuh dia, sebaiknya menjalani rapid test corona. Apabila hasilnya reaktif, orang tersebut perlu mengonfirmasi dengan menjalani PCR.

"Kedua-duanya saling melengkapi dan dibutuhkan. Jangan saling dibenturkan,” ujar Melki saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: 10.000 Warga Kota Pontianak Sudah Diuji Rapid Test, 329 Reaktif

Ia menegaskan, ditemukannya alat rapid test dengan tingkat akurasi rendah bukan alasan untuk meniadakan metode rapid test.

“Jangan metode rapid test yang dipersoalkan. Kalau ada kesalahan oknum atau institusi, ya perlu dikoreksi,” ujarnya.

Rekomendasi WHO

Saat ini, aturan impor barang untuk penanganan Covid-19 telah dilonggarkan dengan Special Access Scheme (SAS).

Melki mengatakan SAS diterapkan untuk mempercepat barang masuk di saat pandemi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).
Meski demikian, imbuh dia, masuknya alat kesehatan dari negara lain tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

Selain itu, alat tes kesehatan juga direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X