Kompas.com - 12/05/2020, 15:08 WIB
Pemkot Kediri, Jawa Timur memberdayakan para abang becak dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pemberdayaan itu untuk mengangkat ekonomi abang becak yang tengah menurun akibat pandemi Covid-19. Dok Pemkot KediriPemkot Kediri, Jawa Timur memberdayakan para abang becak dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pemberdayaan itu untuk mengangkat ekonomi abang becak yang tengah menurun akibat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat menilai bahwa bantuan sosial dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 belum efektif.

Sebanyak 49 persen warga menyatakan bantuan sosial itu belum mencapai sasaran. Sementara yang menilai sudah capai sasaran hanya 37 persen.

Data tersebut merupakan temuan lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang efektivitas bantuan sosial wabah Covid-19 yang dirilis 12 Mei 2020.

“Ini mengkhawatirkan mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Menko PMK: Perhatian Pemerintah Salurkan Bansos Mulai Bergeser ke Luar Jabodetabek

Menurut temuan penelitian, bansos Covid-19 dianggap tidak tepat sasaran karena 60 persen warga melihat adanya warga lain yang berhak tetapi belum menerima bantuan.

Selain itu, sebanyak 29 persen warga menilai bahwa bansos justru diberikan kepada yang tidak berhak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penelitian juga menemukan bahwa dari total 34 persen warga Indonesia yang berhak mendapat bansos, baru 21 persen warga yang menyatakan sudah menerima.

Baca juga: Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

Artinya, masih ada 13 persen yang belum menerima bantuan, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.

“Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya," ujar Abbas.

Hasil penelitian juga menyatakan bahwa penerima bansos tidak memperoleh seluruh bantuan yang dijanjikan.

Sebanyak 55 persen warga menyatakan hanya menerima sembako saja. Lalu, sebanyak 16,6 persen warga menyatakan menerima dana pogram keluarga harapan (PKH) saja.

Baca juga: Minta Polemik Bansos Segera Diselesaikan, Politisi Nasdem: Malu Sama Rakyat

Warga yang menyatakan menerima sembako dan PKH saja sebesar 11,8 persen. Sedangkan yang menyatakan menerima sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) saja 10,3 persen, dan yang menyatakan menerima BLT saja 5,2 persen.

Sebanyak 87 persen warga yang sudah mendapat bantuan menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya cukup untuk dua minggu atau kurang.

Warga membawa sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Warga membawa sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.
Terkait proses penyebaran bantuan, 62 persen warga berharap petugas datang ke warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka. Sebab, sebanyak 74 persen warga mengaku belum mengetahui bagaimana caranya untuk mendapat bansos.

Menurut Abbas, bantuan pemerintah ini sangat dibutuhkan mengingat mayoritas warga secara nasional menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk akibat pandemi Covid-19.

"Bantuan sosial dari pemerintah diperlukan sampai pandemi berakhir dan warga bisa melakukan kegiatan normal," kata Abbas.

Baca juga: Menko PMK: Perhatian Pemerintah Salurkan Bansos Mulai Bergeser ke Luar Jabodetabek

"Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama," ujar dia.

Untuk diketahui, SMRC merupakan lembaga riset dan konsultasi yang didirikan oleh Saiful Mujani.

Survei dilakukan melalui telepon pada 5 sampai 6 Mei 2020 dengan melibatkan 1.235 responden, dan margin of error sebesar 2,9 persen.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.