Catatan PSHTN FHUI atas Perppu 1/2020, dari "Absolute Power" hingga Hilangnya Fungsi Pengawasan

Kompas.com - 12/05/2020, 13:30 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima RUU tentang penetapan Perppu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani 
 yang ditemani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Kamis (2/4/2020). DOK. Humas DPR RIKetua DPR RI Puan Maharani menerima RUU tentang penetapan Perppu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditemani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai, terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Perppu yang dimaksud mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

"Muatan yang dianggap berpotensi melanggar konstitusi RI ini terdapat pada Pasal 12, 27, dan 28," kata Ketua PSHTN FHUI Mustafa Fakhri melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: DPR Akan Gelar Rapat Paripurna, Sahkan RUU Minerba dan Perppu 1/2020

Menurut Mustafa, setidaknya ada lima catatan yang berkaitan dengan pasal-pasal yang bermasalah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Pertama, perppu dinilai berpotensi mengembalikan absolute power dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden.

Pasal 12 Perppu 1/2020 memberikan ruang kepada presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasar Perpres.

Hal ini dianggap menghilangkan fungsi checks and balances, salah satu karakteristik yang sangat esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara.

"Kondisi demikian tentu akan membuat celah kepada Presiden untuk dapat bertindak absolut dalam menentukan anggaran keuangan negara tanpa adanya persetujuan dari rakyat melalui DPR," ujar Mustafa.

Baca juga: Komisi XI DPR: Perppu Penanganan Covid-19 Berpotensi Langgar Konstitusi

Kedua, substansi Pasal 27 Perppu 1/2020 dinilai menghilangkan fungsi pengawasan konstitusional DPR maupun lembaga yudisial untuk mengusut dugaan penyimpangan pejabat negara dalam menjalankan Perppu.

Pasal itu dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum yang berlebihan kepada para pejabat negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Nasional
DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Nasional
Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Nasional
Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X