Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Rekomendasikan PSBB Diberlakukan di Seluruh Pulau Jawa

Kompas.com - 12/05/2020, 12:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa.

Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 dan jumlah pasien yang meninggal paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan Harmensyah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual membahas tentang evaluasi penanggulangan Covid-19, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pelonggaran PSBB Harus Hati-hati

"Kontribusi Pulau Jawa itu memegang 70 persen kasus. Di Pulau Jawa saja meninggalnya 82 persen, sembuhnya 56 persen. Kemudian kita memang perlu pemberlakuan PSBB se-Jawa," kata Harmensyah.

Harmensyah mengatakan, pemberlakuan PSBB itu bertujuan untuk menekan kurva lonjakan Covid-19, karena belum semua daerah menerapkan PSBB.

"Jadi kami merekomendasikan daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi, direkomendasikan melaksanakan PSBB atas dasar inisiatif daerah," ujarnya.

Lebih lanjut Harmensyah mengatakan, penerapan PSBB itu perlu didukung pemerintah pusat, TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Baca juga: Jokowi Minta Angka Covid-19 di Pulau Jawa Turun Sebelum Lebaran

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan pengendalian virus corona di Pulau Jawa berjalan efektif.

Ia berharap, angka penyebaran virus corona di Pulau Jawa dapat menurun dalam waktu dekat.

"Terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai Lebaran. Ini harus betul-betul kita gunakan," ujar Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Selasa (12/5/2020).

Jokowi menyebut, 70 persen kasus positif virus corona Covid-19 ada di Pulau Jawa.

Bahkan, Jokowi mengungkapkan, angka kematian akibat virus corona di Pulau Jawa pun tertinggi dibanding wilayah lainnya.

"Berdasarkan data Gugus Tugas, 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa. 70 persen. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Jawa," kata Jokowi.

Kasus virus corona di Indonesia mencapai 14.265 orang hingga Senin (11/5/2020) kemarin.

Di DKI Jakarta total ada 5.276 kasus positif. Kemudian, angka penyebaran tertinggi juga terjadi di Jawa Timur dengan 1.536 kasus, Jawa Barat 1.493 kasus, dan Jawa Tengah 980 kasus, Yogyakarta 159.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com