Berkas Perkara 5 Tersangka Kasus Jiwasraya Dinyatakan Lengkap

Kompas.com - 12/05/2020, 05:04 WIB
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTAWarga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas perkara untuk lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lengkap atau P21 pada Senin (11/5/2020).

"Sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Senin.

Para tersangka terdiri dari, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo; mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan.

Kemudian, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; serta Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Selain pasal tindak pidana korupsi, tersangka Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selanjutnya, Hari menuturkan, penyidik akan melakukan pelimpahan tahap II.

"Penyidik akan segera melakukan pelimpahan perkara tahap II (serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum)," ujarnya.

Baca juga: Kepala PPATK: Kasus Jiwasraya Butuh Perhatian

Sementara itu, penyidik masih melakukan proses penyidikan untuk menyusun berkas perkara atas nama tersangka Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa ratusan saksi dan menggeledah sejumlah tempat.

Beberapa aset para tersangka juga telah disita maupun diblokir dalam rangka pengembalian kerugian negara.

Baca juga: Kejagung Periksa Benny Tjokro dan 12 Saksi terkait Perkara Jiwasraya

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat kasus Jiwasraya sebesar Rp 16,81 triliun.

Namun, total nilai aset yang disita Kejagung dari para tersangka sebesar Rp 13,1 triliun. Penyidik pun masih memburu aset para tersangka.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X