Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

Kompas.com - 11/05/2020, 19:21 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah segera mempercepat perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.

“Dengan begitu, penyaluran bansos tahap II dan pemberian stimulus ekonomi bisa segera dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran,” kata Puteri, Senin (11/5/2020).

Ia berharap kedua hal tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun akibat perlambatan ekonomi pada kuartal I. Perlambatan ekonomi ini diiringi dengan penurunan konsumsi rumah tangga akibat pelemahan daya beli masyarakat.

“Padahal kontribusi konsumsi menopang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Puteri.

Baca juga: Mayoritas Anggota Komisi VII DPR Setuju Pembahasan RUU Minerba Dilanjutkan

Politisi muda dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, pemerintah juga perlu mewaspadai penurunan ekonomi dan mengurangi dampak lanjutan dari perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal selanjutnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I di tahun 2020 hanya sebesar 2,97 persen.

Capaian kuartal pertama tersebut lebih rendah dari prediksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan ekonomi akan tumbuh sebesar 4,5 persen hingga 4,7 persen.

Putri menambahkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipicu dampak dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah yang semakin meluas.

Baca juga: Komisi XI DPR: Perppu Penanganan Covid-19 Berpotensi Langgar Konstitusi

Terkait hal ini, Puteri meminta kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Bappenas untuk mengkaji ulang outlook capaian pertumbuhan ekonomi daerah di tengah wabah pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Puteri mengatakan pengkajian ulang itu sehubungan dengan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang mengalami perubahan.

“Kontraksi ekonomi nasional dapat berimbas pada kondisi ekonomi daerah. Pemerintah perlu melakukan penyelamatan dan pemulihan terhadap sektor paling terdampak,” kata Puteri.

Baca juga: [POPULER DI KOMPASIANA] Tertangkapnya Ferdian Paleka | Kritik Najwa Shihab untuk DPR | Ditinggal Didi Kempot

Ia mengatakan, sektor yang terdampak tersebut meliputi pariwisata, perdagangan, transportasi, konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan.

“Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan komoditas yang masih mampu bertahan di tengah pandemi ini,” ujar Puteri.

Pemerintah harus adaptif dan responsif

Berkaca dari pandemi Covid-19 ini, Putri  meminta pemerintah agar melakukan perencanaan yang adaptif dan responsif.

Sebab, menurutnya,  perhatian pemerintah akan penanganan bencana nonalam seperti bencana kesehatan masih terbatas.

Baca juga: Anggota DPR: PSBB Tak Efektif, Ganti Karantina Komunal Saja

“Ketidakpastian yang muncul akibat wabah pandemi Covid-19 menjadi dinamika tersendiri bagi aspek perencanaan padahal dampaknya justru lintas sektor dan berakibat pada potensi kerugian ekonomi yang besar,” kata Putri.

Meski begitu, ia mendukung upaya Kementerian PPN atau Bappenas dalam melakukan reformasi sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana.

“Ke depan, pemerintah perlu memperkuat sistem kesehatan serta menyiapkan strategi penanganan terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah sehingga selaras dan konsisten terhadap target pembangunan,” kata Puteri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com