Rapat Pengambilan Keputusan, DPR dan Pemerintah Bahas RUU Minerba Selama 3 Bulan

Kompas.com - 11/05/2020, 15:39 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dilakukan DPR bersama pemerintah selama tiga bulan atau pada Februari hingga Mei 2020.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba Bambang Wuryanto menjelaskan, pada 13 Februari 2020 Komisi VII DPR menggelar rapat bersama Menteri ESDM.

Rapat kerja itu menyepakati 703 daftar inventarisasi masalah (DIM) perlu dibahas lebih lanjut melalui panja. Panja kemudian dibentuk di hari yang sama.

"Pada pembahasan RUU Minerba dalam raker Komisi VII DPR bersama pemerintah yang dipimpin Menteri ESDM pada tanggal 13 Februari 2020, telah disepakati bahwa dari jumlah 938 DIM yang disampaikan pemerintah terdapat 235 DIM dengan rumusan tetap, sehingga langsung disetujui sesuai dengan rumusan," kata Bambang dalam rapat pengambilan keputusan RUU Minerba di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Sebut RUU Minerba Wajib Segera Diselesaikan

"Sebanyak 703 DIM merupakan substansi yang belum disetujui sehingga dibahas lebih lanjut dalam panja," imbuhnya.

Kemudian, kata Bambang, panja bersama pemerintah mulai intensif melakukan pembahasan pada 17 Februari hingga 6 Mei 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menuturkan dalam proses pembahasan, ada 29 DIM yang sempat ditunda, 8 DIM disinkronisasi, dan 2 DIM didalami lebih lanjut.

"Yaitu yang menyangkut definisi pengelolaan mineral dan konsultasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengutamaan minerba untuk kepentingan dalam negeri, sehingga rapat panja pada 11 Maret 2020 melakukan pembahasan dan menyepakati rumusan bersama pemerintah terkait beberapa DIM yang dipending, disinkronisasikan, dan yang perlu pendalaman tersebut," tutur Bambang.

Selanjutnya, melalui Surat Kementerian ESDM tanggal 3 April, pemerintah meminta penundaan pembahasan karena masih memerlukan koordinasi internal antarkementerian yang dikoordinasikan Menko Bidang Perekonomian.

"Untuk mengharmonisasi RUU Minerba dengan RUU Cipta Kerja," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Nasional
TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

Nasional
Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Nasional
2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X