Formappi: Naskah RUU Minerba yang Mau Disahkan Saja Tak Ada di Mana-mana

Kompas.com - 11/05/2020, 14:57 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, DPR bersikap tertutup dalam membahas revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara di tengah pandemi Covid-19.

Peneliti Lucius mengatakan, sikap tertutup itu ditunjukkan dengan tidak ada informasi terkait RUU Minerba tersebut yang bisa diakses oleh publik.

"Bagaimana bisa dengan kondisi serba tertutup dengan hampir tidak adanya informasi terkait substansi. Bahkan naskah RUU Minerba yang mau disahkan saja tak ada di mana-mana, DPR mengaku sudah menunaikan kewajiban menerima masukan publik?" kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Sebut RUU Minerba Wajib Segera Diselesaikan

DPR juga dinilai tidak mempertimbangkan masukan publik atas substansi RUU Minerba bila dilihat dari minimnya rapat yang dibuat DPR untuk menerima masukan publik.

Lucius menuturkan, partisipasi publik bukan hanya sebatas pada acara yang didesain untuk bertemu dengan stakeholder yang mereka inginkan.

Partisipasi publik, kata Lucius, membiarkan publik dapat leluasa membicarakan substansi RUU melalui berbagai kanal informasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"DPR harus membuka kesempatan itu kepada seluruh warga negara, bukan hanya kelompok tertentu, apalagi kelompok yang sudah dipetakan DPR ada pada posisi yang mendukung mereka," ujar Lucius.

Baca juga: DPR Bahas RUU Minerba di Tengah Pandemi, Formappi: Sengaja Hindari Penolakan Publik

Lucius mencontohkan situs DPR yang tidak menginformasikan proses pembahasan RUU Minerba serta tidak adanya draf RUU Minerba di situs resmi DPR dan pemerintah.

Oleh karena itu, ia menilai DPR cenderung mengklaim banyak hal terkait partisipasi publik meskipun hal itu sekadar formalitas.

"Partisipasi publik yang didesak publik itu jangan dimaknai sebagai sebuah tahapan formil sehingga dengan mudah dikemas sekadar untuk formalitas saja," kata Lucius menambahkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Nasional
Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Nasional
Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Nasional
Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X