Anggota Komisi VII DPR Sebut RUU Minerba Wajib Segera Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam, mengatakan revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) wajib diselesaikan secepatnya karena telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

Apalagi, menurut Ridwan, RUU ini telah dibahas sejak lama oleh DPR.

"Menurut saya, RUU Minerba ini sudah terlambat penyelesaiannya. Seharusnya selesai di periode yang lalu, makanya ini masuk kategori RUU carry over," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (11/5/2020).

"Semua RUU yang sudah diputuskan dalam prolegnas wajib segera diselesaikan secepat-cepatnya," lanjutnya.

Baca juga: RUU Minerba, Pembagian Keuntungan Hasil Pertambangan untuk Pemda Berubah

Ia mengatakan pembahasan RUU Minerba telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan.

Ridwan pun menegaskan tidak ada niat DPR memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk menyelesaikan pembahasan RUU Minerba.

"Tidak ada hubungannya dengan pandemi Covid-19. Semua RUU di DPR berjalan sesuai tahapan-tahapannya, karena DPR telah memiliki tata cara persidangan/rapat yang mengacu pada protokol Covid-19," ucapnya.

Diwawancara terpisah, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyampaikan hal senada.

Maman mengatakan RUU Minerba diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan investasi dalam kegiatan usaha pertambangan di dalam negeri.

Selain itu, juga demi menjamin keberlangsungan hidup banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertambangan. Ia menyinggung soal banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

"Sehubungan dengan adanya wabah Covid-19 ini banyak sekali korban PHK di semua sektor, selain untuk menjaga pasokan energi domestik dalam negeri kita terkait kebutuhan batubara, kita juga harus menjaga jangan sampai para pekerja pekerja tambang kehilangan lapangan pekerjaanmya karena belum adanya kepastian hukum," kata Maman.

Dia menjelaskan DPR memiliki tugas dan fungsi legislasi yang tak bisa ditinggalkan.

Baca juga: RUU Minerba, Pemegang Izin Usaha Wajib Reklamasi Lahan Pascatambang hingga 100 Persen

Maman pun menyatakan pembahasan RUU Minerba telah melibatkan seluruh pihak berkepentingan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing.

"Tugas konstitusi yang melekat di dalam diri kami untuk menghasilkan produk UU yang terbaik buat bangsa dan negara akan kami pertanggungjawabkan dan gunakan sebaik-baiknya," tuturnya.

Siang ini, Komisi VII DPR dan pemerintah tengah menggelar rapat kerja yang mengagendakan pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU Minerba.

Jika disepakati, maka RUU akan segera disahkan lewat rapat paripurna DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, sebelumnya menjelaskan Panja RUU Minerba telah menggelar rapat pembahasan sebanyak 12 kali, di antaranya bersama dengan pemerintah.

"Ya, melalui raker dengan lima menteri. Sudah 12 kali pertemuan Panja, bersama-sama pemerintah juga dalam membahas DIM (daftar inventarisasi masalah)," kata Eddy.

Menurutnya, selama pembahasan dilakukan, DPR mematuhi peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.

Baca juga: DPR Bahas RUU Minerba di Tengah Pandemi, Formappi: Sengaja Hindari Penolakan Publik

Eddy pun mengatakan jika ada masyarakat yang keberatan dengan RUU Minerba setelah disahkan, dapat mengujinya lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

"SOP pembahasan tidak ada yang salah dan dilanggar. Kewenangan pembahasan RUU ada di DPR dan pemerintah," ucapnya.

"Jika ada UU yang sudah di sahkan dan ada pihak yang merasa tidak terakomodasi aspirasinya, ada pintu gugatan sebagaimana diatur oleh konstitusi, yakni judicial review melalui MK," imbuh Eddy.