Kompas.com - 11/05/2020, 13:47 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan warga yang memaksa mudik dengan memanfaatkan travel gelap bisa dikenai sanksi pidana dan denda.

Hal yang sama berlaku bagi sopir kendaraan travel. Mereka juga mendapat sanksi pidana dan denda karena tetap menjaring pemudik.

Hal itu disampaikan Doni lantaran masih adanya travel yang mengantar pemudik secara diam-diam ke kampung halaman.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas: Kasus Covid-19 Meningkat karena Kemampuan Tes Makin Besar

Di sisi lain masih ada masyarakat yang memanfaatkan jasa travel tersebut. Padahal pemerintah telah memberlakukan larangan mudik.

Ia menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi pidana dan denda bagi yang masih nekat mudik.

"Kami juga mendapatkan informasi adanya sejumlah travel yang berusaha menjaring pemudik pulang," ujar Doni usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (11/5/2020).

"Sekali lagi kalau ini ketahuan dan membahayakan keselamatan masyarakat daerah asal atau kampungnya, maka mereka yang melanggar aturan PSBB bisa kena Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 (tentang Kekarantinaan Kesehatan) yaitu pidana dan denda," ujar Doni lagi.

Ia meminta masyarakat menyayangi diri sendiri dan keluarga dengan tidak mudik agar tak membawa virus corona ke kampung halaman. 

Baca juga: Belum Ada Vaksin Covid-19, Pemerintah Didesak Optimalisasi PSBB

Sebab, masyarakat perkotaan yang rata-rata tinggal di wilayah zona merah Covid-19 berpotensi menularkan virus corona ke sanak keluarga jika mereka pulang kampung.

"Oleh karenanya sekali lagi kita harus sayang dengan diri dan keluarga kita. Kalau sayang dengan orang-orang di kampung jangan ketemu dulu. Cukup lebaran metode virtual. Kalau semua sabar dan disiplin bisa memutus mata rantai penularan," lanjut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.