Kompas.com - 11/05/2020, 06:05 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020). DOKUMENTASI BNPBKetua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyarankan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbasis komunitas terkecil.

“Barangkali akan lebih tepat PSBB itu dikerjakan berbasis komunitas terkecil, desa atau RT/ RW, karena kalau berbasis komunitas terkecil maka pendisiplinan dan pengawasan itu akan lebih bagus,” ujar Daeng dalam diskusi daring, Minggu (10/5/2020).

Menurut dia, PSBB berbasis komunitas terkecil ini dapat diterapkan dengan melibatkan aparat keamanan, petugas kesehatan, hingga tokoh masyarakat di desa tersebut.

Baca juga: Bupati Ade Yasin: Pemuda yang Pukul Petugas PSBB, Egois dan Kurang Edukasi

Masyarakat bisa mendirikan pos jaga di setiap desa untuk mengawasi mobilitas warganya.

Kemudian, masyarakat di desa tersebut menyediakan tempat untuk karantina umum. Apalagi, tidak semua orang penduduk memiliki fasilitas yang memadai untuk karantina.

Adanya tempat tersendiri untuk karantina pasien juga dinilai akan memudahkan pengawasan serta observasi oleh petugas kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ini kan ada arus datang, pemudik, pekerja migran, dengan kondisi kultur di desa yang guyub. Satu rumah kadang-kadang ditempati lebih dari satu kepala keluarga. Itu kalau harus dikarantina di rumahnya sendiri, itu mengalami kesulitan dan tetap akan berisiko menimbulkan penularan,” ujar dia. 

Terakhir, aparatur di desa dinilai perlu ikut melakukan penelusuran terhadap warga di desa tersebut yang pernah kontak dengan pasien Covid-19.

Daeng merasa yakin bahwa PSBB berbasis komunitas tersebut dapat efektif mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Menurut IDI, PSBB Harus Dipertahankan

Dengan catatan, hal tersebut dilakukan dengan disiplin serta disertai instruksi dari semua kepala daerah.

“Saya yakin dengan opsi kebijakan apa pun yang diambil, ini akan mendorong PSBB lebih disiplin dan lebih efektif,” ucap Daeng.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.