Kuasa Hukum ABK yang Dieksploitasi di Kapal China: Ini Perbudakan Modern...

Kompas.com - 11/05/2020, 00:03 WIB
Pemeriksaan salah seorang ABK Kapal Lon Xin di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020). Pemeriksaan dilakukan terkait pelarungan jenazah dan dugaan eksploitasi. Dokumentasi Bareskrim PolriPemeriksaan salah seorang ABK Kapal Lon Xin di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020). Pemeriksaan dilakukan terkait pelarungan jenazah dan dugaan eksploitasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum para Anak Buah Kapal ( ABK) yang diduga dieksploitasi di kapal milik China menyalahkan agensi yang mengirim mereka ke perusahaan Negeri Tirai Bambu itu.

Anggota tim kuasa hukum dari DNT Lawyers Pahrur Dalimunthe menyebut, agensi melepaskan tanggung jawabnya setelah mendapatkan keuntungan.

" Agensi tidak melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan hidup yang layak para ABK itu sehingga ABK harus hidup di tempat yang tak layak dengan makanan dan minuman yang tak manusiawi," kata Pahrur melalui keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020).

Baca juga: Menlu: China Sedang Investigasi Perusahaan yang Mempekerjakan ABK WNI

Padahal, sebagaimana kesepakatan awal, agensi bertanggung jawab terhadap para ABK pada sebelum, pada saat dan setelah bekerja.

Selain itu, pihak penyalur awak kapal itu juga tidak mengirimkan uang kepada keluarga para ABK sebagaimana perjanjian awal.

"Ini jelas bentuk perbudakan modern, di mana pihak penyalur (agensi) tutup mata akan hal ini dan hanya mengejar keuntungan semata," ujar Pahrur.

Permasalahan gaji menjadi salah satu poin dalam daftar panjang dugaan eksploitasi yang diterima para ABK tersebut.

Baca juga: Menlu: Perlakuan Terhadap ABK di Kapal Long Xing 629 Mencederai HAM

Dari keterangan kepada kuasa hukum, para ABK tidak menerima gaji sesuai kontrak, yang seharusnya sebesar 300 dollar AS per bulan.

Bahkan, ada ABK yang hanya mendapatkan 120 dollar AS setelah bekerja selama 13 bulan.

Para ABK juga bekerja selama 18 jam per harinya. Bekerja selama 48 jam tanpa istirahat pun pernah dialami para ABK ketika tangkapan ikan sedang melimpah.

Baca juga: Kematian ABK di Kapal China, Kasus Nyata Perbudakan Modern di Laut

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Nasional
Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Nasional
Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Nasional
Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X