Pemerintah Diminta Investigasi Penyalur ABK yang Dilarung Kapal China

Kompas.com - 10/05/2020, 15:32 WIB
Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono ketika di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (27/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKoordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono ketika di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi terhadap penyalur tiga Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal asal China Long Xing 629.

Diketahui, ABK Indonesia meninggal dunia dan jenazahnya dilarung di laut.

"Pelarungan jenazah tiga ABK yang bekerja di kapal China Long Xing 629 perlu diinventigasi secara mendalam mengenai proses penempatan oleh PT (penyalur)," ujar Harsono kepada Kompas.com, Minggu (10/5/2020).

Baca juga: Mayat ABK Dilarung Dipertanyakan Keluarga, Kakak Almarhum Beberkan Jawaban Perusahaan

Investigasi penting untuk mengetahui apakah ada praktik perdagangan manusia dan perbudakan selama ABK bekerja di kapal tersebut.

Harsono mengatakan, investigasi terhadap penyalur ABK itu dapat diselidiki pada saat sebelum ketiga ABK tersebut diberangkatkan.

Menurut dia, pemerintah bisa menelusuri kondisi kesehatan medis hingga perjanjian kerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Harsono mengatakan, apabila pelarungan diklaim berdasarkan standar organisasi perburuhan internasional (ILO), maka pemerintah juga harus menginvestigasi penerapan standar Konvensi ILO Nomor 155 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.

Baca juga: BP2MI: Keluarga 2 dari 3 ABK yang Dilarung dari Kapal China Dapat Uang Santunan

"Dalam kasus ini, penerapkan standar ILO tidak boleh hanya sepotong dan harus secara komperhensif, ini yang mestinya menjadi rujukan pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi," kata dia.

Tidak hanya itu, Harsono juga meminta pemerintah menyelidiki kemungkinan terjadinya perekrutan yang mengarah pada kasus perdagangan manusia di sektor ABK berbendera asing.

"(Penyelidikan) dengan merujuk UU Nomor 21 tahun 2007 tentang UU PTPPO, juga pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO 188," tegas dia.

Baca juga: Perdagangan Manusia di Sektor Perikanan, dari Perbudakan ABK sampai Eksploitasi Seksual

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X