Pemerintah Diminta Investigasi Penyalur ABK yang Dilarung Kapal China

Kompas.com - 10/05/2020, 15:32 WIB
Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono ketika di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (27/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKoordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono ketika di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi terhadap penyalur tiga Anak Buah Kapal ( ABK) Indonesia di kapal asal China Long Xing 629.

Diketahui, ABK Indonesia meninggal dunia dan jenazahnya dilarung di laut.

"Pelarungan jenazah tiga ABK yang bekerja di kapal China Long Xing 629 perlu diinventigasi secara mendalam mengenai proses penempatan oleh PT (penyalur)," ujar Harsono kepada Kompas.com, Minggu (10/5/2020).

Baca juga: Mayat ABK Dilarung Dipertanyakan Keluarga, Kakak Almarhum Beberkan Jawaban Perusahaan

Investigasi penting untuk mengetahui apakah ada praktik perdagangan manusia dan perbudakan selama ABK bekerja di kapal tersebut.

Harsono mengatakan, investigasi terhadap penyalur ABK itu dapat diselidiki pada saat sebelum ketiga ABK tersebut diberangkatkan.

Menurut dia, pemerintah bisa menelusuri kondisi kesehatan medis hingga perjanjian kerja.

Harsono mengatakan, apabila pelarungan diklaim berdasarkan standar organisasi perburuhan internasional (ILO), maka pemerintah juga harus menginvestigasi penerapan standar Konvensi ILO Nomor 155 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.

Baca juga: BP2MI: Keluarga 2 dari 3 ABK yang Dilarung dari Kapal China Dapat Uang Santunan

"Dalam kasus ini, penerapkan standar ILO tidak boleh hanya sepotong dan harus secara komperhensif, ini yang mestinya menjadi rujukan pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi," kata dia.

Tidak hanya itu, Harsono juga meminta pemerintah menyelidiki kemungkinan terjadinya perekrutan yang mengarah pada kasus perdagangan manusia di sektor ABK berbendera asing.

"(Penyelidikan) dengan merujuk UU Nomor 21 tahun 2007 tentang UU PTPPO, juga pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO 188," tegas dia.

Baca juga: Perdagangan Manusia di Sektor Perikanan, dari Perbudakan ABK sampai Eksploitasi Seksual

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X