Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Pemerintah Bantu Pekerja Migran Dinilai Kalah Cepat dari LSM

Kompas.com - 09/05/2020, 16:23 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Manager Union Migrant (UNIMIG) Indonesia di Taiwan, Yuherina Gusman mengkritik respons pemerintah RI dalam menangani persoalan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

Yuherina menilai respons pemerintah Indonesia lebih lambat dibandingkan Departemen Tenaga Kerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taiwan.

"Dari pengalaman kami sejauh ini yang responsnya cepat dan yang banyak memberikan bantuan itu kalau enggak dari Depnaker Taiwan, dari LSM Taiwan, nah jadi dari pemerintah sendiri kami merasakan responsnya kurang cepat," kata Yuherina dalam sebuah diskusi, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: 34.000 Pekerja Migran Akan Pulang ke Indonesia, Ini Langkah Pemerintah

"Walaupun pada akhirnya direspons, tetapi biasanya lebih ke hal-hal yang sifatnya birokratik," sambung dia.

Yuherina mencontohkan, pihaknya bersama LSM lokal pernah menyelamatkan anak buah kapal (ABK) di suatu daerah di Taiwan.

Sama dengan yang terjadi di kapal China baru-baru ini, ABK asal Indonesia itu juga diduga mengalami pelanggaran HAM seperti kelebihan jam kerja, gaji tak layak dan sebagainya.

Menurut Yuherina, saat itu ia sudah menghubungi Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei selaku kantor perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Taiwan.

Namun respons KDEI justru sangat lambat.

Baca juga: Pemerintah China Diminta Pastikan Pemilik Kapal Penuhi Hak-hak Pekerja Migran Indonesia

"Yang langsung turun ke lapangan itu justru LSM lokal karena mereka lebih paham situasi di lapangan seperti apa," katanya.

Yuherina berharap ke depannya pemerintah RI bisa lebih responsif dalam menanggapi dan membantu para pekerja migran.

Apalagi di masa pandemi virus corona Covid-19 ini, menurut dia banyak pekerja migran yang terdampak dan membutuhkan bantuan.

"Saya ingin di sini mengimbau terutama kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih perhatian lagi dengan pahlawan devisa kita yang tersebar di berbagai tempat di luar negeri," ujar Yuherina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Nasional
Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com