Respons Pemerintah Bantu Pekerja Migran Dinilai Kalah Cepat dari LSM

Kompas.com - 09/05/2020, 16:23 WIB
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar ketika proses repatriasi WNI di Bandar Udara Internasional Velana, Maldives, Jumat (24/4/2020). KBRI Colombo merepatriasi 335 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/ZABUR KARURUSejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar ketika proses repatriasi WNI di Bandar Udara Internasional Velana, Maldives, Jumat (24/4/2020). KBRI Colombo merepatriasi 335 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Virus Corona (COVID-19).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Manager Union Migrant (UNIMIG) Indonesia di Taiwan, Yuherina Gusman mengkritik respons pemerintah RI dalam menangani persoalan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

Yuherina menilai respons pemerintah Indonesia lebih lambat dibandingkan Departemen Tenaga Kerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taiwan.

"Dari pengalaman kami sejauh ini yang responsnya cepat dan yang banyak memberikan bantuan itu kalau enggak dari Depnaker Taiwan, dari LSM Taiwan, nah jadi dari pemerintah sendiri kami merasakan responsnya kurang cepat," kata Yuherina dalam sebuah diskusi, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: 34.000 Pekerja Migran Akan Pulang ke Indonesia, Ini Langkah Pemerintah

"Walaupun pada akhirnya direspons, tetapi biasanya lebih ke hal-hal yang sifatnya birokratik," sambung dia.

Yuherina mencontohkan, pihaknya bersama LSM lokal pernah menyelamatkan anak buah kapal ( ABK) di suatu daerah di Taiwan.

Sama dengan yang terjadi di kapal China baru-baru ini, ABK asal Indonesia itu juga diduga mengalami pelanggaran HAM seperti kelebihan jam kerja, gaji tak layak dan sebagainya.

Menurut Yuherina, saat itu ia sudah menghubungi Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei selaku kantor perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Taiwan.

Namun respons KDEI justru sangat lambat.

Baca juga: Pemerintah China Diminta Pastikan Pemilik Kapal Penuhi Hak-hak Pekerja Migran Indonesia

"Yang langsung turun ke lapangan itu justru LSM lokal karena mereka lebih paham situasi di lapangan seperti apa," katanya.

Yuherina berharap ke depannya pemerintah RI bisa lebih responsif dalam menanggapi dan membantu para pekerja migran.

Apalagi di masa pandemi virus corona Covid-19 ini, menurut dia banyak pekerja migran yang terdampak dan membutuhkan bantuan.

"Saya ingin di sini mengimbau terutama kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih perhatian lagi dengan pahlawan devisa kita yang tersebar di berbagai tempat di luar negeri," ujar Yuherina.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X