Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Keaktifan Tangsel Verifikasi DTKS, Mempermudah Kemensos Salurkan Bansos

Kompas.com - 08/05/2020, 21:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengapresiasi Kota Tangerang (Tangsel) yang sangat aktif untuk memverifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Dengan begitu, memudahkan kami untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 7.000 KPM, bantuan nontunai sebanyak 12.182 KPM ditambah 6.878 KPM dan bantuan sembako Presiden untuk 75.961 KPM, " kata Hartono seperti dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan itu saat menyalurkan bansos sembako dari Presiden tahap pertama di Tangsel, di Balai Warga RW 08, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangsel, Jumat (8/5/2020).

Lebih lanjut Hartoni berpesan jika ada warga yang belum terdata atau masuk dalam bansos sembako Presiden maupun PKH agar dievaluasi dan bisa diisi datanya kepada pihak terkait.

"Jadi tidak perlu khawatir, karena pemerintah memiliki perhatian luar biasa untuk penanganan Covid-19 ini, " ujarnya.

Baca juga: Dukung Kemensos, Nestle Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Hartono menjelaskan, penyaluran bansos sembako dari Presiden ini merupakan tahap pertama setelah DKI Jakarta.

"Untuk bantuan sembako ini dimulai di tiga kelurahan terlebih dahulu, yakni Rempoa, Cirendeu, dan Pisangan, sisanya akan dilakukan di tahap kedua," jelasnya di sela-sela penyaluran pada sore hari dan berguyur hujan.

Hartono pun berharap bantuan ini bermanfaat dan tepat sasaran. Nantinya penyaluran bansos akan dilakukan 6 kali.

Turut hadir mendampingi Hartono, di antaranya Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Direktur Jenderal Perlindungan dan Pendampingan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazaruddin, Sekretaris Linjamsos, dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tangsel.

Baca juga: Viral Video Isi Paket Sembako Bansos Tak Lengkap, Ini Klarifikasi Kemensos

Adapun, penyaluran bansos dari pemerintah dalam beberapa hari ini masif dilaksanakan di berbagai daerah.

Bansos itu seperti, bansos tunai, bansos paket sembako atau yang juga disebut bansos sembako presiden, hingga bansos regular yang telah berjalan (existing), yaitu bansos program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai.

Covid-19 adalah musuh bersama

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, Covid-19 adalah musuh bersama yang mengganggu semua aspek kehidupan.

“Di mana kita tidak bisa salat di masjid, sekolah, di rumah, dan tidak boleh keluar rumah jika tidak ada urusan yang urgent. Namun ini merupakan ujian dari Allah, bukan azab. Semoga kita lulus ujian ini,"katanya.

Baca juga: Rapat di DPR, Mensos Juliari Jelaskan Beda Tas Bantuan Kemensos dan Presiden

Pada kesempatan ini, dia pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran langsung Sekjen dan Dirjen Kemensos dalam penyaluran jaring kesejahteraan sosial berupa bantuan sembako dari Presiden dalam penanganan Covid-19.

"Kami sangat terbuka pada tahap pertama ini, bagi yang belum tercatat bisa menghubungi hotline kami dan tim verifikasi dinas sosial, mereka akan memastikan warga yang belum terdata. Kita ambil hikmahnya, semoga kita bisa lulus ujian ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Tangsel, Wahyunoto Lukman, menjelaskan untuk bansos sembako Presiden ini, Tangsel memiliki kuota sebanyak 75.000 KPM.

Adapun usulan bansos untuk Tangsel yang sudah disampaikan sampai saat ini sebanyak 62.000 KPM. Jumalh inilah yang akan disalurkan terlebih dulu.

Baca juga: Catat, Ini Layanan Pengaduan Bantuan Sosial dari Kemensos

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com