Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK: Luas Karhutla selama Januari hingga Maret Mencapai 8.254 Hektare

Kompas.com - 08/05/2020, 19:44 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 1 Januari hingga 31 Maret 2020 mencapai 8.254 hektare.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Basar Manulang menjelaskan, karhutla kebanyakan terjadi di lahan gambut yaitu seluas 4.551 hektare.

Sementara itu, karhutla di lahan mineral seluas 3.704 hektare.

Baca juga: Badan Informasi Geospasial dan KLHK Kerja Sama Susun Peta Potensi Rawan Karhutla

"Luas kebakaran dalam periode 1 Januari hingga 31 Maret 2020 itu sudah mencakup area seluas 8.254 hektare dengan perincian di lokasi gambut hampir 55 persen dan mineral 45 persen," kata Basar dalam konferensi pers online bersama BNPB, Jumat (8/5/2020).

Berdasarkan data KLHK, Karhutla terluas terjadi di Riau yaitu 33,5 persen atau 2.765 hektare.

Kemudian, disusul Papua Barat 17,2 persen atau 1.419 hektare dan Kalimantan Barat 9,3 persen atau 770 hektare.

Sisanya, menyebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Maluku, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Basar pun menyatakan KLHK telah menyiapkan upaya pencegahan karhutla di masa pandemi Covid-19.

Selain terus menjalin komunikasi intensif dengan Satgas Karhutla Daerah dan Kadaops Manggala Agni, KLHK menggelar patroli mandiri dan patroli terpadu di Sumatera dan Kalimantan.

Basar menyebutkan ada 97 desa yang menjadi titik patroli dari target 440 desa rawan karhutla.

"Patroli mandiri dan patroli terpadu di Sumatera dan Kalimantan, 97 desa dari target 440 desa rawan karhutla sekaligus melakukan sosialisai pencegahan Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Jelang Puncak Kemarau, Kemenkes Ingatkan Karhutla Bisa Perburuk Pasien Covid-19

Kemudian, Ia mengungkapkan bahwa KLHK memanfaatkan CCTV thermal camera untuk deteksi dini karhutla secara online.

"Untuk ini kami telah melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas bagi teman-teman yang melakukan pemantauan," ujar Basar.

Berikutnya, KLHK terus melakukan pemantauan aktivitas pelaku usaha di bidang kehutanan melaui pelaporan online melalui sipongi.menlhk.go.id.

Sementara itu, terkait upaya mengatasi karhutla yang terjadi, KLHK tetap melakukan upaya pemadaman darat dan udara sedini mungkin.

"Tetap melakukan upaya pemadaman darat dan udara sedini mungkin atau kombinasi keduanya, baik gabungan maupun mandiri," kata Basar.

Basar pun mengatakan KLHK telah menyiapkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di daerah rawan karhutla.

Rencananya, KLHK akan melakukan operasi TMC di Riau pada pekan depan.

"Berdasarkan informasi dan rekomendasi BMKG, mulai minggu depan kami akan melakukan operasi TMC di Riau, kemudian Sumsel dan jambi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com