Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK: Luas Karhutla selama Januari hingga Maret Mencapai 8.254 Hektare

Kompas.com - 08/05/2020, 19:44 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 1 Januari hingga 31 Maret 2020 mencapai 8.254 hektare.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Basar Manulang menjelaskan, karhutla kebanyakan terjadi di lahan gambut yaitu seluas 4.551 hektare.

Sementara itu, karhutla di lahan mineral seluas 3.704 hektare.

Baca juga: Badan Informasi Geospasial dan KLHK Kerja Sama Susun Peta Potensi Rawan Karhutla

"Luas kebakaran dalam periode 1 Januari hingga 31 Maret 2020 itu sudah mencakup area seluas 8.254 hektare dengan perincian di lokasi gambut hampir 55 persen dan mineral 45 persen," kata Basar dalam konferensi pers online bersama BNPB, Jumat (8/5/2020).

Berdasarkan data KLHK, Karhutla terluas terjadi di Riau yaitu 33,5 persen atau 2.765 hektare.

Kemudian, disusul Papua Barat 17,2 persen atau 1.419 hektare dan Kalimantan Barat 9,3 persen atau 770 hektare.

Sisanya, menyebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Maluku, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Basar pun menyatakan KLHK telah menyiapkan upaya pencegahan karhutla di masa pandemi Covid-19.

Selain terus menjalin komunikasi intensif dengan Satgas Karhutla Daerah dan Kadaops Manggala Agni, KLHK menggelar patroli mandiri dan patroli terpadu di Sumatera dan Kalimantan.

Basar menyebutkan ada 97 desa yang menjadi titik patroli dari target 440 desa rawan karhutla.

"Patroli mandiri dan patroli terpadu di Sumatera dan Kalimantan, 97 desa dari target 440 desa rawan karhutla sekaligus melakukan sosialisai pencegahan Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Jelang Puncak Kemarau, Kemenkes Ingatkan Karhutla Bisa Perburuk Pasien Covid-19

Kemudian, Ia mengungkapkan bahwa KLHK memanfaatkan CCTV thermal camera untuk deteksi dini karhutla secara online.

"Untuk ini kami telah melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas bagi teman-teman yang melakukan pemantauan," ujar Basar.

Berikutnya, KLHK terus melakukan pemantauan aktivitas pelaku usaha di bidang kehutanan melaui pelaporan online melalui sipongi.menlhk.go.id.

Sementara itu, terkait upaya mengatasi karhutla yang terjadi, KLHK tetap melakukan upaya pemadaman darat dan udara sedini mungkin.

"Tetap melakukan upaya pemadaman darat dan udara sedini mungkin atau kombinasi keduanya, baik gabungan maupun mandiri," kata Basar.

Basar pun mengatakan KLHK telah menyiapkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di daerah rawan karhutla.

Rencananya, KLHK akan melakukan operasi TMC di Riau pada pekan depan.

"Berdasarkan informasi dan rekomendasi BMKG, mulai minggu depan kami akan melakukan operasi TMC di Riau, kemudian Sumsel dan jambi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com