Kompas.com - 08/05/2020, 17:46 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya agar tidak “melenceng” saat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.

Ia memastikan akan menindak tegas jaksa yang terbukti melanggar hukum.

“Para jaksa jangan main-main dan jangan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum dalam pengamanan atau pendampingan ini, akan saya tindak tegas jika hal itu terjadi,” ungkap Burhanuddin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Adeksi Minta DPRD Dilibatkan untuk Awasi Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19

Burhanuddin mengungkapkan, hingga Senin (4/5/2020), Kejagung sudah menerima 130 permohonan pendampingan hukum dari pemda terkait realokasi anggaran.

Dari keseluruhan permohonan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, total anggarannya sebesar Rp 7,38 triliun.

“Jumlah unit kerja yang menerima permohonan pengamanan/pendampingan refocusing anggaran Covid-19 sebanyak 114, terdiri dari 13 Kejaksaan Tinggi dan 101 Kejaksaan Negeri dengan jumlah total anggaran sebanyak Rp 7,38 triliun” kata Hari.

Pendampingan tersebut dilakukan oleh bidang intelijen serta bidang perdata dan tata usaha negara.

Baca juga: CORE: Penurunan Harga BBM hingga Realokasi Anggaran Bisa Tekan Lonjakan Kemiskinan

Menurut Hari, bidang intelijen bertugas mengawasi proses pengadaan hingga distribusi anggaran agar berjalan lancar.

Kemudian, bidang perdata dan tata usaha negara memberi pendampingan hukum.

“Untuk bidang perdata dan tata usaha negara akan menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance),” tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.