Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Covid-19, Pemerintah Prediksi Jumlah Penduduk Miskin Meningkat Jadi 12 Persen

Kompas.com - 08/05/2020, 17:12 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut kemungkinan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 10 hingga 12 persen karena pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kalau perkiraan atau proyeksi, akan ada kenaikan (menjadi) 10 hingga 12 persen," kata Muhadjir dalam video conference dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Menko PMK: Banyak Penduduk yang Miskin Kagetan akibat Covid-19

Adapun data terakhir Badan Pusat Statistik pada September 2019 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 24,97 juta orang atau 9,22 persen.

Artinya, diperkirakan akan ada kenaikan 1 sampai 3 persen.

"Mereka adalah penduduk kita yang sebelumnya tidak miskin, namun sekarang jatuh miskin. Atau yang saya sebut miskin kagetan akibat dampak dari Covid-19," ucap Muhadjir.

Baca juga: Akibat Corona, Jumlah Penduduk Miskin RI Bisa Capai 37,9 Juta Orang

Muhadjir menyebut, meningkatnya jumlah warga miskin ini karena banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar di sejumlah daerah.

Ia pun memastikan saat ini pemerintah terus mendata kelompok masyarakat tersebut untuk turut dimasukkan dalam penerima bantuan sosial.

"Kita sedang dalam proses menghimpun data-data langsung dari bawah melalui RT RW untuk kita himpun dan kita olah menjadi bagian dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," tutur dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Banyak Masyarakat Mendadak Miskin Gara-gara Covid-19

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com