Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Penerima Bansos Tahap Pertama

Kompas.com - 08/05/2020, 13:28 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi data penerima bantuan sosial tahap pertama perlu segera dilakukan agar proses penyaluran bansos tahap kedua berjalan lancar.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kementerian Sosial dapat berkoordinasi dengan dinas sosial di daerah dalam upaya mengevaluasi dan memvalidasi data penerima bansos tersebut.

Hal itu menyusul masih banyaknyak kepala keluarga yang hingga kini masih belum menerima bansos dari pemerintah sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

"Sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Ia juga meminta agar pemerintah membangun sistem khusus yang memuat data masyarakat penerima bansos tersebut.

Sistem itu nantinya dapat memuat skema penyaluran bansos serta siapa saja masyarakat yang telah menerimanya.

"Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, penyaluran bansos tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

"Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk "Solidaritas Sosial" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

Dia lalu menceritakan pengalaman saat memantau secara langsung sejumlah titik penyaluran sembako di Jakarta.

"Itu sebenarnya tak seheboh yang kita baca di media. Baik soal data, soal masalah lain, apalagi kalau kita lihat di lapangan," lanjut Juliari.

Baca juga: Sejumlah Warga Surabaya yang Meninggal Masuk Daftar Penerima Bansos Covid-19

Dia pun mengakui ada penyebab penyaluran bansos tak tepat sasaran.

Salah satunya karena negara-negara di dunia tak pernah benar-benar siap dengan wabah Covid-19.

"Karena kita tidak pernah siap untuk bencana semasif Covid-19 ini. Kalau kita lihat di negara yang lebih kaya, lebih maju saja di sana juga kacau balau, rumah sakit tak muat," ujar Juliari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com