Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Penerima Bansos Tahap Pertama

Kompas.com - 08/05/2020, 13:28 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi data penerima bantuan sosial tahap pertama perlu segera dilakukan agar proses penyaluran bansos tahap kedua berjalan lancar.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kementerian Sosial dapat berkoordinasi dengan dinas sosial di daerah dalam upaya mengevaluasi dan memvalidasi data penerima bansos tersebut.

Hal itu menyusul masih banyaknyak kepala keluarga yang hingga kini masih belum menerima bansos dari pemerintah sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

"Sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Ia juga meminta agar pemerintah membangun sistem khusus yang memuat data masyarakat penerima bansos tersebut.

Sistem itu nantinya dapat memuat skema penyaluran bansos serta siapa saja masyarakat yang telah menerimanya.

"Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, penyaluran bansos tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

"Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk "Solidaritas Sosial" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

Dia lalu menceritakan pengalaman saat memantau secara langsung sejumlah titik penyaluran sembako di Jakarta.

"Itu sebenarnya tak seheboh yang kita baca di media. Baik soal data, soal masalah lain, apalagi kalau kita lihat di lapangan," lanjut Juliari.

Baca juga: Sejumlah Warga Surabaya yang Meninggal Masuk Daftar Penerima Bansos Covid-19

Dia pun mengakui ada penyebab penyaluran bansos tak tepat sasaran.

Salah satunya karena negara-negara di dunia tak pernah benar-benar siap dengan wabah Covid-19.

"Karena kita tidak pernah siap untuk bencana semasif Covid-19 ini. Kalau kita lihat di negara yang lebih kaya, lebih maju saja di sana juga kacau balau, rumah sakit tak muat," ujar Juliari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com