Soal THR Boleh Ditunda, Buruh Nilai Kapabilitas Menaker Rendah dalam Lindungi Hak Karyawan

Kompas.com - 08/05/2020, 12:14 WIB
Ilustrasi THR ShutterstockIlustrasi THR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengecam keras langkah Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziah yang memperbolehkan perusahaan menunda pencairan Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi karyawannya di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Jumisih, keputusan tersebut menunjukan rendahnya kapabilitas Menaker dalam memayungi hak-hak pekerja.

"Hal ini bentuk rendahnya kapabilitas Menaker sebagai representasi negara yang ditugasi untuk melindungi hak-hak buruh," ujar Jumisih dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Buruh Tolak Aturan Penundaan dan Pencicilan THR

Jumisih menilai keputusan itu juga memperlihatkan jika Menaker seolah-olah ingin menunjukan mampu tampil sebagai penengah antara pengusaha dan buruh.

Namun, dari langkah itu justru Menaker tak mampu menekan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerjanya.

"Yang dilakukannya merupakan politik cuci tangan yang dikemas dengan alasan pembenar yaitu kedaruratan Covid-19," tegas Jumisih.

Semestinya, kata dia, di tengah kedaruratan ini, buruh sebagai pihak yang tidak menguasai sumber daya ekonomi yang harus menjadi prioritas.

Baca juga: Menaker Perbolehkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR Karyawan

Sebaliknya, Jumisih menyebut Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Ida menjadi lembaga yang paling malas saat negara tengah menghadapi pandemi.

"Menaker Ida Fauziyah hanya tengah mengajak kementerian yang dipimpinnya menjadi lembaga yang malas di tengah kedaruratan ini," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: LBH Jakarta: THR Kerap Jadi Alat agar Perusahaan Tak Bayar Pesangon

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X