Soal THR Boleh Ditunda, Buruh Nilai Kapabilitas Menaker Rendah dalam Lindungi Hak Karyawan

Kompas.com - 08/05/2020, 12:14 WIB
Ilustrasi THR ShutterstockIlustrasi THR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengecam keras langkah Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziah yang memperbolehkan perusahaan menunda pencairan Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi karyawannya di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Jumisih, keputusan tersebut menunjukan rendahnya kapabilitas Menaker dalam memayungi hak-hak pekerja.

"Hal ini bentuk rendahnya kapabilitas Menaker sebagai representasi negara yang ditugasi untuk melindungi hak-hak buruh," ujar Jumisih dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Buruh Tolak Aturan Penundaan dan Pencicilan THR

Jumisih menilai keputusan itu juga memperlihatkan jika Menaker seolah-olah ingin menunjukan mampu tampil sebagai penengah antara pengusaha dan buruh.

Namun, dari langkah itu justru Menaker tak mampu menekan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerjanya.

"Yang dilakukannya merupakan politik cuci tangan yang dikemas dengan alasan pembenar yaitu kedaruratan Covid-19," tegas Jumisih.

Semestinya, kata dia, di tengah kedaruratan ini, buruh sebagai pihak yang tidak menguasai sumber daya ekonomi yang harus menjadi prioritas.

Baca juga: Menaker Perbolehkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR Karyawan

Sebaliknya, Jumisih menyebut Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Ida menjadi lembaga yang paling malas saat negara tengah menghadapi pandemi.

"Menaker Ida Fauziyah hanya tengah mengajak kementerian yang dipimpinnya menjadi lembaga yang malas di tengah kedaruratan ini," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: LBH Jakarta: THR Kerap Jadi Alat agar Perusahaan Tak Bayar Pesangon

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Nasional
Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X