Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wijayanto
Dosen

Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Jakarta dan sekaligus Kepala Sekolah Demokrasi, LP3ES. Penulis juga Dosen Media dan Demokrasi, FISIP UNDIP, meraih gelar Doktor dalam bidang Media dan Politik dari Universitas Leiden pada tahun 2019.

Membangun Jembatan, Refleksi dari Sekolah Demokrasi LP3ES

Kompas.com - 07/05/2020, 15:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEREKA datang dari seluruh penjuru Nusantara. Ada seorang akademisi dari Papua. Ada seorang politisi yang maju mengikuti Pilkada untuk menjadi bupati melalui jalur independen dari Labuhanbatu, Sumatera.

Ada seorang ketua partai dan sekaligus pimpinan DPRD di Sulawesi Tenggara, aktivis keagamaan di Bangka Belitung dan jurnalis perempuan dari Surabaya.

Namun dari mana pun asal mereka, satu hal yang mempersatukan mereka dan menjadi alasan mereka hadir di sana adalah kepedulian akan masa depan demokrasi di Indonesia.
Ya, mereka adalah para peserta Sekolah Demokrasi angkatan pertama yang diadakan oleh LP3ES.

Dari 260 pendaftar yang berasal dari seluruh penjuru negeri, mereka adalah 33 orang yang terpilih, terdiri dari 7 akademisi, 9 politisi, 6 tokoh masyarakat, 3 penyelenggara pemilu, 3 jurnalis dan 5 mahasiswa.

Ada sembilan peserta perempuan dan ada sembilan orang dari luar Jawa. Mereka terpilih melalui seleksi ketat yang mempertimbangkan kombinasi dari sisi latar belakang aktivisme, gender dan tempat asal.

Mengapa keragaman ini penting?

Karena sekolah demokrasi ini didirikan dengan niat sangat sederhana. Kami mau membangun satu forum yang bisa menjadi jembatan bagi aktor-aktor progresif dari berbagai latar belakang untuk bertemu dan berdialog.

Keragaman latar belakang menjadi kekayaan. Hal ini karena seringkali tiap aktor politik berbicara dalam keterbatasan perspektif mereka masing-masing yang dipengaruhi oleh posisinya berada.

Ini kemudian menciptakan situasi ketika masing-masing aktor saling menyalahkan satu sama lain. Akademisi bersikukuh bahwa politik para elite telah menjelma menjadi sekumpulan oligarki predator yang membajak demokrasi ke arah yang sangat membahayakan masa depan bangsa.

Namun di sisi yang lain, kami dapati keadaan bahwa partai politik merupakan satu institusi yang nyaris tak berubah setelah dua dekade reformasi dengan segala permasalahannya: politik dinasti, kaderisasi yang lambat, korupsi elite dan politisi muda yang berkompetisi dengan praktik lama.

Kritik keras kalangan ilmuwan dari dalam menara gading kampurnya sama sekali tak berpengaruh pada praksis politik yang berlangsung “di luar sana.”

Jika kedua aktor ini kebetulan bertemu, seperti kita saksikan di berbagai talkshow di layar kaca, yang terjadi adalah pemandangan yang menyesakkan.

Keduanya seolah berbicara dari dunia yang sama sekali berbeda. Perdebatan sengit antara Emil Salim dan Arteria Dahlan bisa menjadi contohnya.

Pada satu percakapan di televisi itu, Arteria bersikukuh bahwa posisinya mendukung revisi UU KPK adalah manifestasi dari kehendak rakyat karena mayoritas anggota DPR yang dipilih oleh rakyat setuju dengan hal itu.

Emil Salim menggugat apakah anggota dewan bisa mengklaim wakil rakyat jika pemilu diliputi politik uang untuk memenangkan suara pemilih? Perdebatan itu kemudian mengalami kebuntuan yang berujung kecaman pada Arteria yang dinilai kasar.

Namun pertanyaannya, benarkah sesederhana itu persoalannya? Tidakkah di televisi seringkali orang memang mencari pembenaran dibanding kebenaran? Lebih jauh, tidakkah kita mendapati bahwa seringkali perebedaan tajam sering terjadi antara mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan dan mereka yang berada di luarnya?

Dalam nada satir, Mahfud MD, sebelum menjadi menteri, pernah berkata, “malaikat pun akan menjadi iblis jika masuk sistem kita”.

Uraian itu disampaikan Mahfud pada tahun 2013 untuk mengomentari pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi bahwa 50 persen atau 278 kepala daerah kita terlibat korupsi.

Bagaimana pandangan Mahfud ini dapat dijelaskan?

Pandangan filsuf dan sosiolog Perancis Pierre Bourdieu dapat membantu menjelaskannya lewat teorinya tentang arena yang dikenal sebagai “field theory”.

Inti argumennya adalah bahwa bahwa arena merupakan satu lokus yang memiliki logikanya sendiri yang akan membentuk dan mempengaruhi tindakan sosial dari subyek yang ada di dalamnya.

Karena setiap aktor bergerak menurut logika arenanya masing-masing dan melihat dari sudut pandang arenanya itu, maka tak heran jika mereka melihat dengan cara yang berbeda dan menginternalisasi satu habitus yang berbeda pula.

Dalam hal ini, Bourdieu membagi arena dalam kategori arena akademik, arena politik , dan arena jurnalistik.

Lantas, karena setiap aktor cenderung melihat masalah dalam persepktif mereka yang sempit, maka satu wadah yang bisa menjadi jembatan agar orang-orang yang berasal dari arena yang berbeda-beda itu untuk saling bertemu dan berdialog menjadi penting.

Meminjam ide Habermas, dialog merupakan metode untuk menemukan rasio komunikatif. Dialog membangun saling pengertian, menstimulasi pemikiran kritis dan menghadirkan ide-ide baru yang segar.

Pertama-tama untuk merumuskan masalah konsolidasi demokrasi yang kita hadapi dengan dingin, jujur, tanpa tergesa. Termasuk mempertanyakan apa yang kita anggap normal dan tidak normal dalam peradaban politik kita.

Dan benar adanya. dalam Sekolah Demokrasi yang berlangsung selama tiga hari dari mulai 15-17 Februari itu, jelas ada kesamaan di antara para elemen masyarakat dari berbagai latar belakang itu. Mereka sama-sama merasakan keresahan atas proses demokrasi yang sedang berjalan.

Salah satu keresahan kolektif yang muncul misalnya masalah politik uang. Seorang politisi menyampaikan keprihatinannya atas masalah politik uang dalam pemilu.

"Masalah utama demokrasi kita adalah biaya politiknya yang sangat mahal. Banyak orang baik tidak jadi pemimpin dalam pemilu karena tingginya biaya politik. Dalam pemilu apa saja, baik itu legislatif maupun eksekutif,” ujarnya.

Hal ini segera diamini oleh seluruh peserta lain.

Pertanyaannya kemudian, jika semua elemen progresif bangsa ini ternyata muak dengan politik uang, lantas mengapa kita tidak bersama-sama mengakhirinya? Pada momen itu, seorang pemateri yang sekaligus peserta Sekolah Demokrasi, Faisal Basri, membagikan pengalamannya.

Dia menuturkan, dia pernah berhasil maju sebagai calon independen pada Pilkada DKI Jakarta tanpa melakukan serangan fajar. Dia justru mendapat banyak sumbangan.

Benar bahwa dia kalah pada akhirnya, namun dia berhasil memperolah suara lebih besar dari calon yang diajukan partai besar yang dominan sejak Orde Baru. Inspirasi ini menjadi penyemangat bagi para aktor politik lainnya. Setidaknya, politik gagasan pernah berhasil mendapatkan simpati publik.

Namun masalah politik uang tentu bukan satu-satunya masalah yang dibahas pada hari-hari itu. Meskipun demikian, dapat disampaikan di sini bahwa sekolah demokrasi melahirkan dialog yang menstimulasi gagasan kreatif untuk menyadari bahwa politik yang yang dianggap normal itu sebenarnya abnormalitas dalam peradaban politik kita.

Bahwa minimnya kreativitas dan imajinasi politik yang transformatif bagi kebuntuan masalah-masalah demokrasi yang kita hadapi adalah problem yang sesungguhnya.

Berikutnya tentu saja adalah keyakinan dan keberanian untuk mewujudkan gagasan dan imajinasi itu menjadi tindakan nyata menuju terciptanya satu habitus politik yang baru demi mendorong konsolidasi demokrasi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.