Mumtaz Rais Sindir Sang Kakak, Hanafi Rais, Tak Dewasa Berpolitik

Kompas.com - 07/05/2020, 14:22 WIB
Hanafi Rais di Bawaslu KOMPAS.com/HaryantipuspasariHanafi Rais di Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Ahmad Mumtaz Rais, yang juga adik Hanafi Rais, menghormati keputusan kakaknya itu untuk mengundurkan diri dari anggota DPR dan kepengurusan PAN.

Namun, ia menyayangkan, keputusan tersebut karena ketidakdewasaan Hanafi dalam berpolitik.

"Kami institusi PAN menghormati keputusan beliau yang mundur, karena tentu sudah dipikirkan dengan baik. Akan tetapi, sebagai rekan berpartai sungguh kami sangat menyayangkan keputusan tersebut karena kedewasaan dalam berpolitik tidak ditunjukan oleh Saudaraku Hanafi Rais," kata Mumtaz dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/5/2020).

Mumtaz mengatakan, sudah sewajarnya semua pihak termasuk Hanafi, arif dan bijaksana dalam menerima hasil Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Soal Mundurnya Hanafi Rais, Sekjen PAN: Kami Hormati Keputusannya

Seperti diketahui, hasil Kongres V PAN memilih Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum PAN periode 2020-2025.

"Zulkifli Hasan secara sah dan legitimate, bahkan dengan selisih suara yang sangat telak yakni selisih 106 suara. Itu adalah kemenangan yang mutlak!," ujarnya.

Mumtaz juga menyinggung peristiwa Pandean pada Februari 2020. Ia mengaku, diusir dan dianiaya karena perbedaan pilihan politik di Kongres V PAN.

Menurut dia, terjadi perbedaan pilihan politik dalam Kongres V PAN antara dirinya dan saudara-saudaranya seperti Hanum Rais, Tasniem Rais, dan Hanafi Rais.

"Saya juga ingin menggarisbawahi, bahwa sikap 'baper politik' yang dipertontonkan oleh Hanafi Rais serta adik-adiknya yakni Hanum Rais dan Tasniem Rais, tidak akan berpengaruh sama sekali kepada saya Mumtaz Rais," ucapnya.

Baca juga: Dua Kemungkinan yang Dihadapi PAN Tanpa Amien Rais dan Keluarga

Mumtaz menduga, alasan Hanafi mundur dari PAN guna menyusun strategi untuk menghadapi Pilkada.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X